PHILIPJUSUF.COM – ENSIKLOPEDI HUKUM INDONESIA

ANOTASI >>>>>>> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah  ditetapkan pada tanggal 10 Mei 2004 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 2.  Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 ini, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis [...]

ANOTASI Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu tanggal 8 Juli 2003, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

ANOTASI Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  ditetapkan  dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem [...]

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Nomor : 10/Bua.6/Hs/SP/VIII/2010                                        Jakarta, 30 Agustus 2010 Kepada Yth. 1. Ketua Pengadilan Negeri 2. Ketua Pengadilan Agama 3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara [...]

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

ANOTASI Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia, yaitu mulai tanggal 28 Juni 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara [...]

ANOTASI Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia, yaitu mulai tanggal 28 Juni 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara [...]

ANOTASI Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.03/Men/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yaitu mulai tanggal 5 Januari 2007, ketentuan yang mengatur Lembar Laik Operasi (LLO) dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2002 tentang Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan, dinyatakan tidak berlaku.

ANOTASI Pada saat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.07/Men/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan berlaku, yaitu mulai tanggal 11 Maret 2010, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.03/Men/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ANOTASI Pada saat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.07/Men/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan berlaku, yaitu mulai tanggal 11 Maret 2010, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.03/Men/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.07/MEN/2010 TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN [...]

ANOTASI Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, yaitu   mulai tanggal 7 Oktober 2002: Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000, dinyatakan tidak [...]

ANOTASI Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, yaitu   mulai tanggal 7 Oktober 2002: Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000, dinyatakan tidak [...]

ANOTASI Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, yaitu   mulai tanggal 7 Oktober 2002: Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000, dinyatakan tidak [...]

ANOTASI: Berdasarkan Undang‐Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, mulai tanggal 18 Februari 1960 tidak berlaku lagi Pasal 1 ayat (1) angka 1 sampai dengan 4 “Territoriale Zee en. Marieteme Kringen Ordonnantie 1939” (Staatsblad 1939 No. 442).  

ANOTASI: Berdasarkan Undang‐Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, mulai tanggal 18 Februari 1960 tidak berlaku lagi Pasal 1 ayat (1) angka 1 sampai dengan 4 “Territoriale Zee en. Marieteme Kringen Ordonnantie 1939” (Staatsblad 1939 No. 442).

ANOTASI Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, yaitu mulai tanggal 7 Oktober 2002: Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000, dinyatakan [...]

ANOTASI Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yaitu tanggal 8 Agustus 1996, Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942) dinyatakan tidak berlaku. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, [...]

ANOTASI Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mulai berlaku, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali [...]

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK.03/2008 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan [...]

ANOTASI Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-48/Pj/2009 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, yaitu mulai 7 September 2009, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak [...]

ANOTASI 1. Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang [...]

ANOTASI Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu  mulai tanggal 25 Maret 1992, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842) dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANOTASI Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu  mulai tanggal 25 Maret 1992, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489) dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANOTASI Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu  mulai tanggal 25 Maret 1992, Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja-kotapraja dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANOTASI Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377) dinyatakan tidak dapat lagi dipergunakan sebagai dasar pembentukan Dana Pensiun

ANOTASI Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun,  yaitu mulai tanggal 20 April 1992, Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377) dinyatakan tidak dapat lagi dipergunakan sebagai dasar pembentukan Dana Pensiun.   UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. [...]

PENDAPAT HUKUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 038/KMA/IV/2009 TAHUN 2009 TENTANG PELELANGAN HARTA BENDA RAMPASAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG YANG TERNYATA MERUPAKAN HARTA MILIK BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH Jakarta, 2 April 2009 Nomor    : 038/KMA/IV/2009                         [...]

ANOTASI Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test),  yaitu pada tanggal 29 Desember 2010, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/23/PBI/2010 TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT [...]

ANOTASI Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu mulai tanggal 10 November 1998, Peraturan tentang Usaha Perkreditan yang Diselenggarakan oleh Kelurahan di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.

ANOTASI Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test),  yaitu pada tanggal 29 Desember 2010, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN BANK INDONESIA  NOMOR 14 / 2 /PBI/ 2012  TENTANG  PERUBAHAN ATAS  PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009  TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN  DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa aspek kehati-hatian dan aspek perlindungan konsumen dalam praktek penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu perlu lebih [...]

ANOTASI Pada saat Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu mulai berlaku, yaitu  tanggal 13 April 2009, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dicabut [...]

ANOTASI Pada saat Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu mulai berlaku, yaitu  tanggal 13 April 2009, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ANOTASI Pada saat Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu mulai berlaku, yaitu  tanggal 13 April 2009, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN [...]

 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang: bahwa dalam rangka memperlancar dan mempercepat penilaian/ penghargaan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.

STAATSBLAD TAHUN 1926 NOMOR 226 TENTANG HINDER-ORDONNANTIE. Nieuwe bepalingen omtrent het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzalden. (Ord. v. 13 Juni 1926) S. 26–226. (iwg. 1 Aug. ’26). Consid. Dat Hij, de bepalingen omtrent het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken, willende herzien en opnieuw afkondigen.

HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT.  Reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Indonesiers en de vreemde Oosterlingen op Java en Madoera. Afgekondigd bij Publicatie van 5 April 1848, S. No. 16, ingevolge S.1848-57 i.w.g. 1 Mei 1848, opnieuw bekend gemaakt bij S. 1926–559 en 41-44. De tekst v. [...]

ANOTASI Pada saat Peraturan Presiden Nomor  6  Tahun  2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku, yaitu mulai tanggal 11 Januari 2012, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ANOTASI Pada saat Peraturan Presiden Nomor  6  Tahun  2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku, yaitu mulai tanggal 11 Januari 2012, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  6  TAHUN  2012 [...]

ANOTASI Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini, yaitu mulai tanggal 5 Januari 2012, Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PERATURAN PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA [...]

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG SURAT KUASA KHUSUS Jakarta, 14 Oktober 1994 Nomor  :  MA/KUMDIL/288/X/K/1994                Kepada Yth:                                                   [...]

SURAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR MA/KUMDIL/8214/IX/1986  TENTANG PENGAJUAN SURAT JAWABAN DAN SURAT MENYURAT LAINNYA OLEH PIHAK-PIHAK BERPERKARA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA Nomor      :    MA/Kumdil/8214/IX/1986 Lampiran:    - Perihal     :    Pengajuan surat jawaban dan surat menyurat lainnya oleh pihak-pihak berperkara dalam pemeriksaan perkara perdata Jakarta, 6 September 1986 Kepada Yth. [...]

SURAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 PERIHAL PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI PENDAFTARAN SURAT KUASA Anotasi Pendaftaran Surat Kuasa yang dilakukan oleh Kuasa di Pengadilan Negeri dimaksudkan semata-mata untuk ketertiban administrasi (statistik) Pengadilan. Pendaftaran itu tidak ada kaitannya dengan Hukum Acara, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan surat kuasa. 

  KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR KMA/034/SK/IV/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  Menimbang: bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menentukan Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan Khusus yang berada di Iingkungan Peradilan Umum;

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PUTUSAN MENGENAI BARANG BUKTI KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 17 Pebruari 1984 Nomor : MA/Pemb/0933/84                                                        Kepada: 1. Yth [...]

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144/KMA/SK/IX/2011 TAHUN 2011 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM AGUNG SEBAGAI ANGGOTA KAMAR PERKARA DALAM SISTEM KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk terus melakukan upaya-upaya pembaruan peradilan dengan mendasarkan pada perencanaan yang sistematis yang dituangkan dalam dokumen pokok perencanaan pembaruan peradilan yang [...]

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/KMA/SK/IX/2011 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM KAMAR DI MAHKAMAH AGUNG Menimbang: a. Bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan kasasi, peninjauan kembali, kasasi demi kepentingan hukum, sengketa tentang kewenangan mengadili, hak uji materiil dan perkara-perkara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang;

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143/KMA/SK/IX/2011 TENTANG PENUNJUKAN KETUA KAMAR DALAM SISTEM KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk terus melakukan upaya-upaya pembaruan peradilan dengan mendasarkan pada perencanaan yang sistematis yang dituangkan dalam dokumen pokok, perencanaan pembaruan peradilan yang dituangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan;

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG  SELEKSI TERHADAP SAKSI-SAKSI YANG DIPERINTAHKAN UNTUK HADIR DI SIDANG PENGADILAN  KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA   Nomor: MA/Pemb/0994/85                                           Jakarta, 1 Pebruari 1984. Kepada: Yth. [...]

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/M-DAG/PER/3/2006 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 04/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa para pelaku usaha pengelola Bahan Berbahaya perlu mendapat kesempatan untuk memahami dengan seksama Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/2/2006;

ANOTASI Pada saat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya mulai berlaku, yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 September 2009, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ANOTASI Pada saat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya mulai berlaku, yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 September 2009, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/M-DAG/PER/9/2011  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan bahan berbahaya khususnya yang berasal dari impor, perlu menetapkan pelabuhan tujuan impor bahan berbahaya dan melakukan verifikasi [...]

ANOTASI Pada saat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya mulai berlaku, yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 September 2009, maka: a. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2006; dan b. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik [...]

ANOTASI Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan, yaitu sejak tanggal 20 September 1988, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 238/Menkes/SK/VI/79 tentang Persyaratan untuk setiap impor Bahan disertai Sertifikat Analisis tidak berlaku lagi.

ANOTASI Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan, yaitu sejak tanggal 20 September 1988, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237/Menkes/Per/VI/79 tentang Perubahan atas Registrasi Makanan tidak berlaku lagi.

ANOTASI Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan, yaitu sejak tanggal 20 September 1988, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 235/Menkes/Per/VI/79 tentang Bahan tidak berlaku lagi.  

ANOTASI Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan, yaitu sejak tanggal 20 September 1988: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 235/Menkes/Per/VI/79 tentang Bahan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237/Menkes/Per/VI/79 tentang Perubahan atas Registrasi Makanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 238/Menkes/SK/VI/79 tentang Persyaratan untuk setiap impor Bahan disertai [...]

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1168/MENKES/PER/X/1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 722/MENKES/PER/IX/1988 TENTANG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil penelitian, penggunaan kalium bromat dalam makanan dan minuman dapat membahayakan kesehatan karena bersifat karsinogenik, oleh karena itu perlu dilarang penggunaannya;

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG LARANGAN BAGI HAKIM, PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL, DAN KARYAWAN LEMBAGA PERADILAN UNTUK MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA BANTUAN SERTA FASILITAS DARI PEMERINTAH DAERAH, DINAS INSTANSI BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN HUKUM SWASTA ATAU PIHAK-PIHAK LAIN KETUA MAHKAMAH AGUNG               [...]

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 1956 TENTANG PENANGGUHAN PEMERIKSAAAN PERKARA PIDANA UNTUK MENUNGGU PUTUSAN PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA TENTANG ADANYA ATAU TIDAK ADANYA HAK PERDATA  PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1 Tahun 1956 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Menimbang, bahwa oleh karena dalam peraturan Acara Pengadilan yang sekarang berlaku [...]

PENDAPAT HUKUM KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 028/KMA/III/2009 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERHENTIAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 30 DAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TERHADAP KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Jakarta, 17 Maret 2009 Nomor : 028/KMA/III/2009                         [...]

SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/KMA/X/2009 TERTANGGAL 20 Oktober 2009 TENTANG PERMOHONAN FATWA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 092/PID.PRA/2009/PN.TBK. Jakarta, 20 Oktober 2009                                                       [...]

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi [...]

ANOTASI Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 tentang  Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat  berlaku, yaitu sejak tanggal 12 Oktober 2011, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.1950 Tahun 2003 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANOTASI Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 tentang  Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat  berlaku, yaitu sejak tanggal 12 Oktober 2011, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.1950 Tahun 2003 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR [...]

ANOTASI Dengan berlakunya    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat, yaitu mulai tanggal 3 November 2008, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PERNI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANOTASI Dengan berlakunya    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat, yaitu mulai tanggal 3 November 2008, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PERNI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1010/MENKES/PER/XI/2008 TENTANG REGISTRASI OBAT Menimbang: a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak [...]

ANOTASI Dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi. >>>>>>>0<<<<<<<   SURAT EDARAN KETUA MAHKAMAH AGUNG [...]

ANOTASI Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu mulai tanggal 12 Oktober 2009: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 [...]

ANOTASI >>>>>>> Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau pada tanggal 12 Oktober 2009, Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. – – – [...]

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan oleh karena itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak [...]

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR PER/4/V/2010/BNN TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, dipandang [...]

 PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan pengujian [...]

ANOTASI Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Peraturan Ketua BNN Nomor: PER/03/IX/2008/BNN tanggal 8 September 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dinyatakan tidak berlaku.