Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.03/Men/2002 tentang Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (DICABUT)

Live Traffic Feed

Tags

Categories

• = ADVOKAT (39)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT (1)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (1)
  • B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (6)
    • B.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 tanggal 18 Oktober 2004 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara R (1)
    • B.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004 dalam permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang D (1)
    • B.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006 dalam permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar (1)
    • B.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang- (1)
    • B.5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara (1)
    • B.6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (1)
  • C. PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) (5)
    • C.1. Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (1)
  • D. KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA (2)
    • D.1. Kode Etik Advokat Indonesia Tanggal 23 Mei 2003 (1)
    • D.2. Perubahan I Kode Etik Advokat Indonesia Tanggal 1 Oktober 2002 (1)
  • E. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (2)
    • E.1. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (1)
    • E.2. Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) (1)
  • F. PELAKSANAAN MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT (7)
    • F.1. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (1)
    • F.2. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (5)
      • F.2.1. Surat Keterangan Magang Lampiran 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (1)
      • F.2.2. Laporan Berkala Pelaksanaan Magang Lampiran 2 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (1)
      • F.2.3. Laporan Sidang Lampiran 3 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (1)
      • F.2.4. Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang Lampiran 4 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (1)
    • F.3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (1)
  • G. DEWAN KEHORMATAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (2)
    • G.1. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (1)
      • G.1.1. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (1)
    • G.2. SUSUNAN DAN TATA LAKSANA KERJA MAJELIS KEHORMATAN DEWAN KEHORMATAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (1)
    • G.2.1. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (1)
  • H. PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA (1)
    • H.1. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia (1)
  • I. PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA PENGADUAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT DAN DAERAH (1)
    • I.1. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah (1)
  • J. KARTU TANDA PENGENAL ADVOKAT (1)
    • J.1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 07 / SEK / 01 / I / 2007 tanggal 11 Januari 2007 Perihal : Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat baru (1)
  • K. PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT (1)
    • K.1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat (1)
  • L. PERSYARATAN DAN TATACARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN HUKUM (1)
    • Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.11-HT.04.02 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tatacara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada (1)
  • M. CARA PENGAWASAN_ PENINDAKAN DAN PEMBELAAN DIRI PENASIHAT HUKUM (1)
    • M.2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan dan Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman No. KMA/005/SKB/VII/87 dan M.03.-P (1)
  • N. PELAKSANAAN UNDANG–UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (2)
    • N.1. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/445/VI/2003 Perihal : Pelaksanaan Undang–Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (1)
  • W. BEVOEGDHEID DEPARTEMENT HOOFD IN BURGELIJKE ZAKEN VAN LAND (STB. 1910 NOMOR 446 JO. STB. 1922 NOMOR 523) (1)
    • W.1. Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523) (1)
  • X. BEPALINGEN BETREFFENDE HET KOSTUUM DER RECHTERLIJKE AMBTENAREN DAT DER ADVOKATEN_ PROCUREURS EN DEUWAARDERS (STB. 1848 NOMOR 8) (1)
    • X.1. Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten_ procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8) (1)
  • Y. REGLEMENT OP DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE EN HET BELEID DER JUSTITIE IN INDONESIE (STB. 1847 NOMOR 23 JO. STB. 1848 NOMOR 57) (1)
    • Y.1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie In Indonesie (Stb. 1847 Nomor 23 Jo. Stb. 1848 Nomor 57) (1)
  • Z. DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS UJIAN PROFESI ADVOKAT DAN CALON ADVOKAT YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DIANGKAT SEBAGAI ADVOKAT (2)
    • Z.1. Daftar Nama Calon Advokat yang Telah Memenuhi Syarat untuk Diangkat sebagai Advokat (Hasil verifikasi tanggal 8 Desember 2010) (1)
    • Z.2. PESERTA YANG LULUS UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2011 BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PANITIA UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2011 PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) (1)
• = AGAMA (3)
  • A. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA (1)
    • Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (1)
  • B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (1)
    • B.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tertanggal 19 April 2009 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pen (1)
  • C. PEDOMAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (1)
    • Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (1)
• = AGEN / DISTRIBUTOR (6)
  • A. PENDAFTARAN AGEN/DISTRIBUTOR BARANG-BARANG DAN JASA DARI DALAM DAN LUAR NEGERI (3)
    • Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 01/DAGRI/INS/II/96 Perihal Pendaftaran Agen/Distributor Barang dan Jasa Produksi dari Dalam dan Luar Negeri (1)
    • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (1)
  • B. KEAGENAN TUNGGAL (2)
    • Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 295/M/SK/7/1982 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan tentang Keagenan Tunggal (1)
    • Surat Direktur Jenderal Perindustrian Dasar Nomor 002/DD/U/1973 Tahun 1973 tentang Keagenan Tunggal (1)
  • C. PENUNJUKAN_ PERJANJIAN KEAGENAN_ KEDISTRIBUTORAN (1)
    • Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 1955/BUDN-3/VI/1996 Tahun 1996 tentang Legalisasi Surat Penunjukan/Perjanjian Keagenan/Kedistributoran (1)
• = AGRARIA ============== (2)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG AGRARIA (1)
    • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) (1)
• = AKUNTAN PUBLIK === (5)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG AKUNTAN PUBLIK (1)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (1)
  • B. PEMAKAIAN GELAR "AKUNTAN" ("ACCOUNTANT") (1)
    • B.1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant") (1)
  • C. JASA AKUNTAN PUBLIK (1)
    • C.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik (1)
  • D. IKATAN AKUNTAN INDONESIA (2)
    • D.1. Anggaran Dasar Ikatan Akuntan Indonesia Tahun 2007 (1)
    • D.3. Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia Tahun 2008 (1)
• = ALKOHOL (1)
  • A. MINUMAN BERALKOHOL (1)
    • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/Per/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan_Pengedaran_Penjualan_Pengawasan_dan (1)
• = ANGKUTAN (1)
  • ANGKUTAN MULTIMODA (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (1)
      • PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA (1)
• = ANGKUTAN DI PERAIRAN (4)
  • A. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN (4)
    • A.1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (DICABUT) (1)
    • A.2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (1)
    • A.3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (1)
    • A.4. Susunan dalam Satu Naskah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Per (1)
• = ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (2)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (1)
    • Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1)
  • B. PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING (1)
    • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (1)
• = ASURANSI (6)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA PERASURANSIAN (1)
    • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (1)
  • B. PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN (4)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (1)
  • C. KESEHATAN KEUANGAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI (1)
• = BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) (8)
  • A. ALAMAT BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) (1)
    • Alamat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (1)
  • B. PERATURAN PROSEDUR ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (RULES OF ARBITRAL PROCEDURE OF THE INDONESIA NATIONAL BOARD OF ARBITRATION) (1)
  • C. BIAYA ARBITRASE (COSTS OF ARBITRATION) (1)
    • Biaya Arbitrase (Costs of Arbitration) (1)
  • D. PENDAPAT YANG MENGIKAT (BINDING OPINION) (1)
    • Pendapat yang Mengikat (Binding Opinion) (1)
  • E. RESUME PERATURAN PROSEDUR ARBITRASE BANI (1)
    • Resume Peraturan Prosedur Arbitrase BANI (1)
  • F. Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (1)
    • F.1. Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (1)
• = BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (4)
  • ARBITER (1)
    • Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor Kep–03/BAPMI/11.2002 tentang Arbiter (1)
  • BENTURAN KEPENTINGAN DAN HUBUNGAN AFILIASI (1)
    • Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor Kep–05/Bapmi/11.2002tentang Pedoman Benturan Kepentingan dan Hubungan Afiliasi Bagi Arbiter atau Mediator (1)
  • BIAYA DAN IMBALAN PENYELESAIAN SENGKETA ATAU BEDA PENDAPAT (1)
    • Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor Kep–02/BAPMI/11.2002 Tahun 2002 tentang Biaya dan Imbalan Penyelesaian Sengketa atau Beda Pendapat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (1)
  • PERATURAN DAN ACARA BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (1)
    • Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: Kep–04/BAPMI/11.2002 tentang Penyempurnaan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (1)
• = BADAN NARKOTIKA NASIONAL (2)
  • A. PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL (1)
    • A.1. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (1)
  • B. ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA (1)
    • B.1. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Per/4/V/2010/BNN Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (1)
• = BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (3)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (2)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (1)
    • A.2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (1)
  • C. PENDAPAT HUKUM MAHKAMAH AGUNG TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 (1)
    • C.1. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 118/Kma/Ix/2009 Tahun 2009 perihal Pendapat Hukum Mahkamah Agung tentang Pasal 13 Huruf J Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 (1)
• = BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (1)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (1)
• = BADAN USAHA MILIK NEGARA (5)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (1)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (1)
  • B. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM (1)
    • B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (1)
  • C. PENDIRIAN_ PENGURUSAN_ PENGAWASAN_ DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (3)
    • C.1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian_ Pengurusan_ Pengawasan_ dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (1)
    • C.2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (DICABUT) (1)
    • C.3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (DICABUT) (1)
• = BANTUAN HUKUM (3)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM (1)
    • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (1)
  • B. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (1)
    • B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (1)
  • C. PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM (1)
    • C.1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (1)
• = BEA DAN CUKAI (1)
  • TATA CARA PENAGIHAN DI BIDANG CUKAI (1)
    • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai (1)
• = BEA DAN CUKAI. (3)
  • II. TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI (2)
    • 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (1)
    • 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai (1)
  • III. PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean (1)
• = BEA METERAI (5)
  • BEA METERAI ATAS SURAT PIHAK BERPERKARA (2)
    • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 63/Pj./2008 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-45/Pj/2008 Tanggal 29 Oktober 2008 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai d (1)
    • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1952 tentang Apakah Surat-Surat Pengadilan Pihak-Pihak Berperkara dalam Perkara-Perkara Perdata Dll. Dikenakan Bea Meterai (1)
  • TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL (2)
    • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 45/Pj/2008 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital (1)
  • UNDANG-UNDANG TENTANG BEA METERAI (1)
    • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (1)
• = BIDAN (3)
  • A. IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN (3)
    • A.1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (1)
    • A.2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan (SEBAGIAN DICABUT) (1)
    • A.3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (1)
• = CAGAR BUDAYA (2)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG CAGAR BUDAYA (2)
    • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (1)
    • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Tidak Dimuat) (1)
• = CONTOH DOKUMEN HUKUM (17)
  • A. ACARA PERDATA (7)
    • A.1. Contoh Surat Perjanjian Perdamaian tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) (1)
    • A.2. Contoh Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (1)
    • A.3. Contoh Surat Kuasa Khusus Pengajuan Gugatan (1)
    • A.4. Contoh Surat Kuasa Khusus Pengajuan Gugatan (1)
    • A.5. Contoh Memori Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (1)
    • A.6. Contoh Surat Gugatan Perceraian (1)
    • A.7. CONTOH RELAS PANGGILAN SIDANG KEPADA KUASA PENGGUGAT (1)
  • B. ACARA PIDANA (2)
    • B.1. Contoh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) (1)
    • B.2. Contoh Berita Acara Penyitaan (1)
  • C. ACARA TATA USAHA NEGARA (1)
    • C.1. Contoh Surat Gugatan Pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (1)
  • D. ACARA PERADILAN AGAMA (1)
    • D.1. Contoh Surat Gugatan Perceraian (1)
  • E. ACARA NIAGA KEPAILITAN (1)
    • E.1. Contoh Surat Permohonan Pernyataan Pailit (1)
  • F. ACARA NIAGA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (1)
    • F.1. Contoh Surat Gugatan Pembatalan Merek (1)
  • G. ACARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (1)
    • G.1. Contoh Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1)
  • H. PERMINTAAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (1)
    • H.1. Contoh Surat Kuasa Permintaan Pendaftaran Merek (1)
  • I. TRANSAKSI BISNIS (2)
    • I.1 Contoh Surat Perjanjian Sewa Menyewa (1)
    • I.2. CONTOH PERJANJIAN PEREKAMAN DAN PEREDARAN LAGU (1)
• = DANA PENSIUN (2)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG DANA PENSIUN (2)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (1)
    • A.2. Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377) (DICABUT) (1)
• = DESAIN INDUSTRI (3)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI (2)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (1)
    • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (1)
  • B. PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI (1)
    • Biaya Pendaftaran / Pencatatan Desain Industri (1)
• = DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (3)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (1)
    • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (1)
  • B. PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST) (2)
    • 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (1)
    • Biaya Pendaftaran /Pencatatan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (1)
• = DEWAN PERWAKILAN DAERAH (2)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH (2)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat_ Dewan Perwakilan Rakyat_ Dewan Perwakilan Daerah_ dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [3] (1)
    • A.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat_ Dewan Perwakilan Rakyat_ Dewan Perwakilan Daerah_ dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DICABUT) [7) (1)
• = DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (3)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (3)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat_ Dewan Perwakilan Rakyat_ Dewan Perwakilan Daerah_ dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [2] (1)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat_ Dewan Perwakilan Rakyat_ Dewan Perwakilan Daerah_ dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [2] (1)
    • A.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat_ Dewan Perwakilan Rakyat_ Dewan Perwakilan Daerah_ dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DICABUT) [6] (1)
• = DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (2)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (2)
    • A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat_ Dewan Perwakilan Rakyat_ Dewan Perwakilan Daerah_ dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DICABUT) [8] (1)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat_ Dewan Perwakilan Rakyat_ Dewan Perwakilan Daerah_ dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [4] (1)
• = EKSPOR DAN IMPOR (7)
  • C. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) (7)
    • C.1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) (1)
    • C.2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 301A/KP/X/77 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal dalam Bidang Perdagangan dan Izin-Izin Dagang Terbatas dalam Rangka Penanaman Mod (1)
    • C.3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 tentang Ketentuan mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas bagi Perusahaan Produksi dalam Rangka Penanaman Modal (1)
    • C.3.1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 160/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/III/78 tentang Ketentuan mengenai Kegiatan Perdagangan (1)
    • C.4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-Dag/Per/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) (1)
    • C.4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API) (DICABUT) (1)
    • C.5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/7/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) (1)
• = EKSTRADISI (2)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG EKSTRADISI (2)
    • DAFTAR KEJAHATAN YANG PELAKUNYA DAPAT DIEKSTRADISIKAN (1)
    • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (1)
• = FARMASI (11)
  • A. PEKERJAAN KEFARMASIAN (1)
    • A.1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (1)
  • D. REGISTRASI_ IZIN PRAKTIK_ DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN (4)
    • D.1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi_ Izin Praktik_ dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (1)
    • D.2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (DICABUT) (1)
    • D.3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker (1)
    • D.4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 695/Menkes/Per/VI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izi (1)
  • E. PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN (5)
    • E.1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (1)
    • E.2. Pharmaceutissche Stoffen Keurings Verordening (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 172) (DICABUT) (1)
    • E.3. Verpakkings Verordening Pharmaceutissche Stoffen Nomor 1 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 173) (DICABUT) (1)
    • E.4. Verpakkings Verordening Kinine (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 210) (DICABUT) (1)
  • F. ETIKA PROMOSI OBAT (1)
    • Kesepakatan Bersama Etika Promosi Obat antara GP Farmasi Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia Tanggal 11 Juni 2007 (1)
• = FIDUSIA (6)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA (1)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (1)
  • B. PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA (1)
    • B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (1)
  • C. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (1)
    • C.1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (1)
  • D. KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (3)
    • D.1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-Pr.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (1)
    • D.1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.Pr.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia (1)
    • D.1. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara RI (1)
• = HAK ASASI MANUSIA (11)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA (1)
    • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1)
  • C. PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (1)
  • D. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI (4)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (1)
    • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Di (1)
    • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (1)
    • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Wome (1)
  • E. CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL_ INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM_ TIDAK MANUSIAWI_ ATAU MERENDA (1)
  • F. INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC_ SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI_ SOSIAL DAN BUDAYA) (1)
    • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic_ Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi_ Sosial Dan Budaya) (1)
  • G. INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK) (1)
    • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (1)
  • H. KOMPENSASI_ RESTITUSI_ DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT (1)
    • H.1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi_ Restitusi_ dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (1)
  • I. THE INTERNATIONAL BILL OF HUMAN RIGHTS (1)
    • I.1. The International Bill of Human Rights (1)
• = HAK CIPTA (11)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA (2)
    • Daftar Peraturan Perundang-undangan mengenai Hak Cipta (1)
    • Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (1)
  • B. PENDAFTARAN CIPTAAN (1)
    • B.1. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-Hc.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan (1)
  • Biaya Pendaftaran & Pencatatan Hak Cipta (1)
  • C. PENERJEMAHAN DAN PERBANYAKAN CIPTAAN (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan (1)
  • D. DEWAN HAK CIPTA (4)
    • 5. Keputusan Presiden Nomor 93/M Tahun 1987 tentang Dewan Hak Cipta (1)
    • 6. Keputusan Dewan Hak Cipta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Tata Kerja Dewan Cipta (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta (1)
  • E. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA (1)
    • E.1. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PW-07-03-Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta (1)
  • V. CAKRAM OPTIK (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc) (1)
• = HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (23)
  • A. KONVENSI (4)
    • A.1. PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY DAN CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (1)
      • A.1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establ (1)
    • Konvensi Paris untuk Hak atas Kekayaan Industri (1)
    • Paris Convention (1)
    • Trips Agreement (1)
  • A. UMUM (6)
    • II. KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (2)
      • C.2. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (1)
      • Daftar Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (1)
    • II. PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (1)
      • Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (1)
    • IV. KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (3)
      • Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H-01. Pr.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Keh (1)
      • Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H-08-PR.07.10 – Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah D (1)
  • D. PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (1)
    • D.1. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (1)
  • PENDAFTARAN HKI (7)
• = HAK TANGGUNGAN (5)
  • I. UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (1)
    • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (1)
  • II. PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN (3)
    • Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanaan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengukuran dan Pemetaan untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah (1)
    • Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan (1)
    • Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-1035A Tahun 1996 tentang Persyaratan Pendaftaran Hak Tanggungan (1)
  • III. BENTUK SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK – AKTA PEMBERIAN HAK – BUKU TANAH HAK DAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (1)
    • Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan – Akta Pemberian Hak Tanggungan – Buku Tanah Hak Tanggungan d (1)
• = HAKIM AGUNG DAN HAKIM (6)
  • A. JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM (2)
    • A.1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim (1)
    • A.2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim (1)
  • C. HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (1)
    • C.1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (1)
  • D. HAKIM AD HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (1)
    • D.1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung (1)
  • E. TINDAKAN TERHADAP HAKIM BERMASALAH (1)
    • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Instruksi Mahkamah Agung RI (1)
  • F. PENCALONAN HAKIM AGUNG (1)
    • F.1. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 173/KMA/Hk.01/XII/2011 tentang Pencalonan Hakim Agung (1)
• = HAKIM KONSTITUSI (2)
  • A. KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU HAKIM KONSTITUSI (2)
    • A.1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi (1)
    • A.2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (1)
• = HUBUNGAN LUAR NEGERI (6)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI (1)
    • Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (1)
  • B. PERJANJIAN INTERNASIONAL (1)
    • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (1)
  • D. BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (1)
    • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (1)
  • E. KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS) DAN HUBUNGAN KONSULER (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS) (1)
    • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina mengena (1)
  • F. PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS (CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS_NEW YORK 1969) (1)
    • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions_New York 1969) (1)
  • I. ESTABLISHING THE ASEAN-CHINA CENTRE (PENDIRIAN ASEAN-CHINA CENTRE) (1)
    • Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pengesahan Memorandum of Understanding on Establishing the Asean-China Centre Between the Governments of the Member States of the Association of Southeas (1)
• = HUKUM ACARA (UMUM) (1)
  • A. UMUM (1)
    • MENCEGAH PENGULANGAN PERKARA (1)
      • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Ne Bis In Idem (1)
• = HUKUM ACARA PERDATA (61)
  • A. PENDAFTARAN PERKARA (4)
  • A. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA (1)
    • A.1. HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT. (1)
  • B. BIAYA PERKARA (7)
    • B.1. Biaya Perkara (4)
    • B.2. PANJAR BIAYA PERKARA (2)
      • B.2.1. PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG (1)
        • B.2.1.1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor : W3.U1/4940/HPDT/VII/2011 tentang Panjar Biaya Perkara (1)
      • B.2.2. PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (BIAYA EKSEKUSI_ TEGORAN (AANMANING)_ CONSIGNATIE_ SITA/PENCABUTAN SITA_ LELANG DAN PENGOSONGAN) (1)
        • B.2.2.1. Panjar Biaya Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W7.DC.HT.1813.IX.2009 (Biaya Eksekusi (1)
        • Consignatie (1)
        • Lelang dan Pengosongan) (1)
        • Tegoran (Aanmaning) (1)
    • B.3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (1)
  • C.2. PENDAFTARAN SURAT KUASA (1)
  • E. PERWAKILAN/PEMBERIAN KUASA (3)
    • E.1. SURAT KUASA KHUSUS (3)
      • E.1.2. Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/4252/VIII/1988 Perihal Permohonan Penjelasan Mengenai Pendaftaran Surat Kuasa (1)
      • E.1.3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus (1)
  • F. PERDAMAIAN (1)
    • F.1. Yurisprudensi mengenai perdamaian (1)
  • G. GUGATAN DAN PERMOHONAN (2)
    • G.1. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) (1)
      • G.1.1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/PDT.SUS/2010 tertanggal 29 April 2010 dalam perkara antara CAR-FRESHNER CORPORATION selaku Pemohon Kasasi dan THIO TRIO SUSANTONO selaku Termohon Kasasi (1)
    • G.5. ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (1)
      • D.1.1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (1)
  • H. SITA JAMINAN (2)
    • H.1. Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) (1)
    • H.2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita atas Barang-Barang yang Tidak Bergerak (1)
  • I. MEDIASI DAN PERDAMAIAN (1)
    • I.1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (1)
  • I. PEMERIKSAAN SETEMPAT (1)
    • I.1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (1)
  • J. PENYANDERAAN (1)
    • J.1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (1)
  • K. PUTUSAN (2)
    • K.1. Putusan Mahkamah Agung mengenai Putusan yang Kurang Cukup Pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd) (1)
    • K.1. PUTUSAN SERTA MERTA (1)
      • K.1.1. Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil (1)
  • KUASA KHUSUS UNTUK BERACARA DI PENGADILAN NEGERI (1)
    • Kuasa Khusus Beracara di Pengadilan Negeri (1)
  • L. EKSEKUSI (1)
    • L.1. PELAKSANAAN EKSEKUSI (1)
  • M. JAWAB-MENJAWAB (1)
    • M.1. PENGAJUAN SURAT JAWABAN DAN SURAT MENYURAT LAINNYA OLEH PIHAK-PIHAK BERPERKARA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (1)
      • M.1.1. Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/8214/IX/1986 Perihal Pengajuan Surat Jawaban dan Surat-Menyurat Lainnya oleh Pihak-Pihak Berperkara dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (1)
  • M. UPAYA HUKUM (2)
    • M.1. UPAYA HUKUM KASASI (2)
      • M.1.1. Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (1)
      • M.1.2. PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL (1)
        • M.1.2.1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal (1)
  • PENANGANAN PERKARA (1)
  • PENGADILAN (29)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (1)
  • SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI (1)
    • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata (1)
  • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2003 perihal Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu (1)
  • SURAT KUASA KHUSUS (ACARA PERDATA) (1)
    • PENYEMPURNAAN SURAT KUASA KHUSUS (ACARA PERDATA) (1)
  • T. EKSEKUSI PUTUSAN (1)
    • T.1. PENOLAKAN PERMOHONAN EKSEKUSI ATAS PENDAPAT YANG MENGIKAT (BINDING OPINION) DARI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) (1)
  • Z. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA (2)
    • Z.1. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (Rancangan Tahun 2008) (1)
    • Z.2. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (Pasal 1 – Pasal 325 Rancangan Tahun 2005) (1)
• = HUKUM ACARA PIDANA (24)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (3)
    • A.1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (1)
    • A.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (1)
    • A.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (1)
  • C. PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN (1)
    • D.1. TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI (1)
      • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti (1)
  • D. PENUNTUTAN (3)
    • D.1. DAKWAAN (1)
      • D.1.1. Putusan Mahkamah Agung mengenai Perumusan Dakwaan yang Tidak Memenuhi Syarat (1)
    • D.2. PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA (1)
    • D.3. PEMBUATAN SURAT DAKWAAN (1)
      • D.3.1. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan (1)
  • E. PEMERIKSAAN DI MUKA PENGADILAN (3)
    • E.1. PENANGGUHAN PEMERIKSAAAN PERKARA PIDANA UNTUK MENUNGGU PUTUSAN PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA TENTANG ADANYA ATAU TIDAK ADANYA HAK PERDATA (1)
      • E.1.1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penangguhan Pemeriksaaan Perkara Pidana untuk Menunggu Putusan Pengadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata tentang Adanya atau Tidak Adanya (1)
    • E.2. SELEKSI TERHADAP SAKSI-SAKSI YANG DIPERINTAHKAN UNTUK HADIR DI SIDANG PENGADILAN (1)
      • E.2.A. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985 tentang Seleksi terhadap Saksi-Saksi yang Diperintahkan untuk Hadir di Sidang Pengadilan (1)
    • E.3. KEWAJIBAN MEMBUAT REKAMAN KASET TAPE DALAM PERKARA-PERKARA (1)
      • E.3.1. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-005/J. A/7/1985 tentang Kewajiban Membuat Rekaman Kaset Tape dalam Perkara-Perkara (1)
  • F. PUTUSAN (3)
    • F.1. PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN (1)
      • F.1.1. Surat Edaran Mahkamah Agung 5 Tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan terhadap Perkara Pidana yangTerdakwanya Diputus Bebas atau Dilepas dari Segala Tuntutan (1)
    • F.2. PENANGGUHAN PEMERIKSAAAN PERKARA PIDANA UNTUK MENUNGGU PUTUSAN PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA TENTANG ADANYA ATAU TIDAK ADANYA HAK PERDATA (1)
    • F.3. PUTUSAN MENGENAI BARANG BUKTI (1)
      • F.3.1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1984 tentang Putusan mengenai Barang Bukti (1)
  • G. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN (2)
    • G.1. PETUNJUK UNTUK PENGGUNAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS (1)
      • G.1.1. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-036/A/6/1985 tentang Petunjuk untuk Penggunaan Upaya Hukum Banding dan Kasasi dalam Perkara Tindak Pidana Khusus (1)
    • G.4. LARANGAN MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA BANTUAN SERTA FASILITAS DALAM BENTUK APA PUN DARI PEMERINTAH DAERAH_ DINAS INSTANSI_ BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH_ BADAN HUKUM SWASTA ATAU (1)
      • G.4.1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Larangan Meminta dan/atau Menerima Bantuan serta Fasilitas dalam Bentuk Apa Pun dari Pemerintah Daerah_ Dinas Instansi_ Badan Usaha Milik (1)
  • H. PELAKSANAAN PUTUSAN (1)
    • H.1. UPAYA MEMPERCEPAT EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (1)
  • I. GRASI, AMNESTI, ABOLISI, DAN REHABILITASI (4)
    • I.1. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2000 (Pemberian Amnesti_ Abolisi_ dan Rehabilitasi terhadap Sdr. R. SAWITO KARTOWIBOWO) (1)
    • I.2. GRASI (3)
      • I.1.2.3. Ikhtisar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 (1)
      • I.2.1. UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI (2)
        • I.2.1.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (1)
        • I.2.1.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (1)
  • J. PRAPERADILAN (1)
    • J.1. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN (1)
      • J.1.1. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/X/2009 tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung terhadap Putusan Praperadilan Nomor 092/Pid.Pra/2009/PN.Tbk. (1)
  • Z. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (4)
    • C.1. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 – Pasal 286 Rancangan Tahun 2010) (1)
    • C.2. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 – Pasal 286 Rancangan Tahun 2009) (1)
    • C.3. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 – Pasal 280 Rancangan Tahun 2007) (1)
    • C.4. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 – Pasal 286 Rancangan Tahun 2007) (1)
• = HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA (1)
  • KETIDAKWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENILAI AKTA JUAL BELI (1)
    • Yurisprudensi mengenai Ketidakwenangan Peradilan Tata Usaha Negara Menilai Akta Jual Beli (1)
• = HUKUM JAMINAN (1)
• = HUKUM PERDATA (4)
  • A. GAGASAN MENGANGGAP KUH PERDATA TIDAK SEBAGAI UNDANG-UNDANG (1)
  • B. PENGAMPUAN (1)
  • KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK) (1)
    • Ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang Mengatur tentang Perkawinan (1)
  • PENGANGKATAN ANAK (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (1)
• = HUKUM PIDANA (14)
  • A. PERATURAN HUKUM PIDANA (2)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (1)
    • A.2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Men (1)
  • B. HUKUMAN TUTUPAN (1)
    • B.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (1)
  • C. KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (6)
    • C.1. PENGUBAHAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (1)
      • C.1.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pengubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (1)
    • C.2. BEBERAPA PERUBAHAN DALAM KITAB UNDANG¬UNDANG HUKUM PIDANA (1)
      • C.2.1. Undang-Undang Nomor 16 Prp. 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang¬Undang Hukum Pidana (1)
    • C.3. PERUBAHAN JUMLAH HUKUMAN DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN DALAM KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA LAINNYA YANG DIKELUARKAN SEBELUM TANGGAL 17 AGUSTUS 1945 (1)
      • Undang-Undang Nomor 18/Prp/1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1 (1)
    • C.4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (1)
    • C.5. PENERTIBAN PERJUDIAN (1)
      • C.5.1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (1)
    • C.6. PERLUASAN BERLAKUNYA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA_ KEJAHATAN PENERBANGAN_ DAN KEJAHATAN TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN (1)
      • C.6.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana (1)
  • D. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (4)
    • D.1. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rancangan Tahun 2010) (1)
    • D.2.1. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 1 – Pasal 211 Buku I Rancangan Tahun 2005) (1)
    • D.2.2. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 213 – Pasal 741 Buku II Rancangan Tahun 2005) (1)
    • D.2.3. Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 1 – Pasal 741 Buku I dan Buku II Rancangan Tahun 2005) (1)
  • PIDANA MATI (1)
    • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (1)
• = IMIGRASI- (21)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN (1)
    • Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (1)
  • B. VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN (3)
    • B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa_ Izin Masuk_ dan Izin Keimigrasian (1)
    • B.2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa_ Izin Masuk_ dan Izin Keimigrasian (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (1)
  • C. BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT (3)
    • C.1. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (DIUBAH) (1)
    • C.2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (1)
    • C.3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (1)
  • D. VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN (6)
    • D.1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (1)
    • D.2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-03.GR.01.06 _ 2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.GR.01.06 _ 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (1)
    • D.3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-04.GR.01.06 _ 2010 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.GR.01.06 _ 2010 Visa Kunjungan Saat Kedatangan (1)
    • D.4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.GR.01.06_2011 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.GR.01.06_2010 Visa Kunjungan Saat Kedatangan (1)
    • D.5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (DICABUT) (1)
    • D.6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-05.GR.01.06 _ 2009 Perubahan Ke-13 atas Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M-04.IZ.01.10 _ 2003 Visa Kunjungan Saat Kedatangan (DICABUT) (1)
  • E. TATA CARA PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI UNTUK MEMPEROLEH WORK AND HOLIDAY VISA (1)
    • E.1. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-818.IZ.01.10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Surat Rekomendasi Untuk Memperoleh Work And Holiday Visa (1)
  • F. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (1)
  • G. SURAT PERJALANAN / PASPOR (1)
    • Biaya Pembuatan Surat Perjalanan / Paspor (1)
  • H. PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN (4)
    • H.1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (1)
    • H.2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1970 tentang Koordinasi Pengawasan Orang Asing yang Berkunjung di Indonesia dengan Fasilitas Bebas Visa Tujuh Hari (DICABUT) (1)
    • H.3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (1)
    • H.4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing (DICABUT) (1)
  • I. VISA TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN BEKERJA SAAT BERLIBUR (1)
• = INFORMASI GEOSPASIAL (1)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL (1)
    • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (1)
• = INTELIJEN NEGARA (3)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA (1)
    • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (1)
  • B. BADAN INTELIJEN NEGARA (1)
    • Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara (1)
  • C. KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (1)
    • C.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (1)
• = INTERNASIONAL (20)
  • A. UNITED NATIONS (1)
    • Charter of the United Nations (1)
  • C. PERADILAN INTERNASIONAL PIDANA (10)
    • International Criminal Court (10)
      • Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of An International Criminal Court (1)
      • Regulation of the Court (1)
      • Rome Statute of the International Criminal Court (2)
      • Rules of Procedure and Evidence (1)
      • Statute of the International Court of Justice (1)
  • D. PERDAGANGAN INTERNASIONAL (6)
    • D.3. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) (2)
      • D.3.1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan Asean Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean) (1)
    • D.4. KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI (1)
      • Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia di Taipei (1)
    • I. THE WORLD TRADE ORGANIZATION (1)
      • The World Trade Organization (WTO) (1)
      • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (1)
    • Uncitral Model Law on Electronic Commerce (1)
    • United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Good 1980 (1)
  • E. LINGKUNGAN (1)
    • Rio Declaration on Environment and Development (1)
  • F. KEJAHATAN TRANSNASIONAL (1)
    • United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (1)
  • Universal Declaration of Human Rights (1)
• = KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (3)
  • ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (1)
    • Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (1)
  • I. UNDANG-UNDANG TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (2)
    • 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (1)
  • LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR : 16 TAHUN 2006: ANGGARAN DASAR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (1)
• = KEDOKTERAN (15)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN (1)
    • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (1)
  • B. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (1)
  • C. KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA (1)
    • Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 221 /PB/A.4/04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia (1)
  • D. INTERNATIONAL CODE OF MEDICAL ETHICS (1)
    • D.1. International Code of Medical Ethics (1)
  • E. REKAM MEDIS (1)
    • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis (1)
  • F. WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (1)
  • G. DECLARATION OF GENEVA (1)
    • Declaration of Geneva (1)
  • H. SURAT KETERANGAN SEHAT FISIK DAN MENTAL BAGI DOKTER/DOKTER GIGI (1)
    • H.1. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 26/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental bagi Dokter/Dokter Gigi (1)
  • I. PEKERJAAN TUKANG GIGI (3)
    • I.1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi (1)
    • I.2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi (1)
    • I.3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi (1)
  • J. IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN (4)
    • J.1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menker/Per/VIII/1997 tentang Izin Praktik bagi Tenaga Medis (DICABUT) (1)
    • J.2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter Dan Dokter Gigi (DICABUT) (1)
    • J.3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (DICABUT) (1)
    • J.4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (1)
• = KEHUTANAN (36)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN (3)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (1)
    • A.2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (1)
    • A.3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menj (1)
  • B. KAWASAN HUTAN (3)
    • B.3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (1)
  • C. REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN (2)
    • Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (1)
  • E. TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_ SERTA PEMANFAATAN HUTAN (2)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan_ Serta Pemanfaatan Hutan (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (1)
  • F. JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (1)
    • B.3. Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan (1)
  • G. PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (1)
  • H. PELEPASAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN (4)
    • H.2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Pengembangan Usaha Budid (1)
    • H.3. Surat Edaran Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 603/Menhutbun-VII/2000 tanggal 22 Mei 2000 (DICABUT) (1)
    • H.4. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 1712/Menhut-VII/2001 tanggal 26 September 2001 (DICABUT) (1)
    • Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan (1)
  • I. LUAS MAKSIMUM PENGUSAHAAN HUTAN DAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK BUDIDAYA PERKEBUNAN (1)
    • I.1. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 728/Kpts-II/1998 tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan (SEBAGIAN DICABUT) (1)
  • J. PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA (5)
    • J.1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara (1)
    • J.2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Penatausahaan Hasil Hutan (DICABUT) (1)
    • J.3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Wilayah Kerja Perhutani untuk Provinsi di Wilayah Jawa (1)
    • J.4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 (1)
    • J.5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara (1)
  • K. PERLINDUNGAN HUTAN (2)
    • K.1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (DIUBAH) (1)
    • K.2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (1)
  • L. PERENCANAAN KEHUTANAN (1)
    • L.1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (1)
  • M. TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_SERTA PEMANFAATAN HUTAN (2)
    • M.1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan_ serta Pemanfaatan Hutan (1)
    • M.2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan_Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (DICABUT) (1)
  • N. HASIL HUTAN BUKAN KAYU (1)
    • N.1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (1)
  • O. HUTAN KEMASYARAKATAN (1)
    • O.1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (1)
  • P. DANA REBOISASI (2)
    • P.1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (1)
    • P.2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (1)
  • Q. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN (2)
    • Q.2. Keputusan Menteri Kehutanan 6887/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran IUPHHK_ IPHH_ dan IUIPHH (DICABUT) (1)
  • R. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM (1)
    • R.1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (1)
  • S. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI (2)
    • S.1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (1)
    • S.2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6885/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (1)
• = KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (7)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (1)
    • A.1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik indonesia (1)
  • B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (1)
    • B.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 Tanggal 27 Maret 2008 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Und (1)
  • C. KODE PERILAKU DAN STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA (2)
    • C.1. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa (1)
    • C.2. Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-066/A/Ja/07/2007 tentang Standar Minimum Profesi Jaksa (1)
  • D. ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (1)
    • D.1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (1)
  • E. PENGELOMPOKKAN JENIS-JENIS PERKARA TINDAK PIDANA UMUM (1)
    • E.1. Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep 027/JA/03/1994 tentang Pengelompokkan Jenis-Jenis Perkara Tindak Pidana Umum (1)
  • F. EKSAMINASI PERKARA (1)
    • F.1. Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-033/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara (1)
• = KEKUASAAN KEHAKIMAN (5)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (1)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (1)
  • B. PEJABAT PENGADILAN TIDAK DAPAT DIPERIKSA (1)
    • B.1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa (1)
    • Baik Sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang (1)
  • B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (2)
    • B.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 061/PUU-II/2004 tanggal 21 Oktober 2004 dalam Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Nega (1)
    • B.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-VI/2008 Tanggal 15 Agustus 2008 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhada (1)
  • C. PENGALIHAN ORGANISASI_ ADMINISTRASI_ DAN FINANSIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA_ DAN PERADILAN AGAMA KE MAHKAMAH AGUNG (1)
    • C.1. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi_ Administrasi_ dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara_ dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agu (1)
  • SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA (1)
• = KEMENTERIAN NEGARA (7)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEMENTERIAN NEGARA (1)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (1)
  • B. PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA (2)
    • B.1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (1)
    • B.3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (1)
  • C. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (1)
    • C.1. PENYESUAIAN PENGGUNAAN NAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (1)
      • C.1.1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Penggunaan Nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (1)
  • D. KEDUDUKAN_ TUGAS_ DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI_ TUGAS_ DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA (2)
    • D.1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan_ Tugas_ dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi_ Tugas_ dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (1)
    • D.2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan_ Tugas_ dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi_ Tugas)_ dan (1)
• = KEPABEANAN DAN CUKAI (7)
  • 2. SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI (1)
  • I. UNDANG-UNDANG TENTANG CUKAI (2)
    • 1a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (1)
    • 1b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (1)
  • I. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPABEANAN (2)
    • 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (1)
    • 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (1)
  • III. PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI (2)
    • 2a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai (1)
    • 2b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai (1)
• = KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (9)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (1)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (1)
  • B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (3)
    • B.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 071/PUU-II/2004 dan Nomor: 001- 002/PUU-III/2005 Tanggal 17 Mei 2005 dalam Perkara Permohonan Pengujian atas Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailit (1)
    • B.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005 Tanggal 14 Desember 2005 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembaya (1)
    • B.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2008 Tanggal 6 Mei 2008 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (1)
  • C. PENGHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITOR (2)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1998 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur (1)
  • D. IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS (3)
    • D.1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT 05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus (1)
    • D.2. Lampiran I Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus (1)
    • D.3. Lampiran II Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (1)
• = KEPARIWISATAAN (5)
  • 1. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN (1)
    • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (1)
  • B. ASEAN TOURISM AGREEMENT (PERSETUJUAN PARIWISATA ASEAN) (1)
    • Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan Asean Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata Asean) (1)
  • PAJAK HIBURAN (1)
    • Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (1)
  • USAHA HOTEL (1)
    • Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel (1)
  • USAHA JASA IMPRESARIAT (1)
    • Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 78 Tahun 2003 tentang Usaha Jasa Impresariat (1)
• = KEPEGAWAIAN (15)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPEGAWAIAN (2)
    • A.1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (1)
    • A.2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (1)
  • B. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (1)
    • B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (1)
  • C. DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (1)
    • C.1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (1)
  • D. PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (2)
    • D.1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (1)
    • D.2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (1)
  • E. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (1)
    • D.1. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (1)
  • G. JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (2)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (1)
  • H. PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (3)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (1)
  • I. WEWENANG PENGANGKATAN_ PEMINDAHAN_ DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (3)
    • I.1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan_Pemindahan_ dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (1)
    • I.2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan_ Pemindahan_ dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (1)
    • I.3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan_ Pemindahan_ dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (1)
• = KEPENDUDUKAN (8)
  • F. PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN ALAMAT (1)
    • F.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai Akibat Perubahan Alamat (1)
  • G. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK (1)
    • G.1. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (1)
  • I. UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (3)
    • ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PENGANUT AGAMA KHONGHUCU (1)
      • Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Penganut Agama Khonghucu (1)
    • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (1)
    • Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (1)
  • III. NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (3)
    • KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL (1)
    • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL (1)
    • Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (1)
• = KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (43)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (2)
    • Daftar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
    • Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
  • B. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (14)
    • Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: SKEP/702/IX/2005 tentang Sebutan_ Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri (1)
    • Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
    • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
    • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Naskah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
    • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
    • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
    • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia- (1)
    • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah- (1)
    • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor- (1)
    • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
    • Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia- (1)
  • C. DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (1)
    • C.1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
  • D. KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (3)
    • Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
    • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 07 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
    • Surat Edaran Kapolri No.: SE/01/IV/2010 tentang Penjelasan Pemberlakuan Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolr (1)
  • E. PENYIDIKAN (5)
    • 1. PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (2)
      • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi / Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (1)
      • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (1)
    • 2. KEWENANGAN PENYIDIK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA (1)
      • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidik terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (1)
    • 3. PEMERIKSAAN SAKSI/KORBAN TINDAK PIDANA (1)
      • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (1)
    • E.4. TATA CARA PENYADAPAN PADA PUSAT PEMANTAUAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (1)
      • E.4.1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
  • F. IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (8)
    • 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
    • 2. PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN (1)
      • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (1)
    • 3. PENAGGULANGAN ANARKI (1)
      • Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/ 1 / X / 2010 tentang Penaggulangan Anarki (1)
    • 4. PENANGGULANGAN HURU-HARA (1)
      • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara (1)
    • 5. PENGENDALIAN DAN CARA BERTINDAK TERHADAP AKSI UNJUK RASA (1)
      • Pengendalian dan Cara Bertindak terhadap Aksi Unjuk Rasa (1)
    • 6. PENANGANAN PENJINAKAN BOM (1)
      • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom (1)
    • 7. PENANGANAN ANCAMAN KIMIA_ BIOLOGI DAN RADIOAKTIF (1)
      • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penanganan Ancaman Kimia / Biologi dan Radioaktif (1)
    • 8. PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (1)
      • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (1)
  • G. HAK-HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (4)
    • 1. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK-HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (1)
      • Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
    • 2. PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (3)
      • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara (1)
      • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
      • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
  • I. SISTEM PENDIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (1)
    • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
  • J. TATA CARA PELAKSANAAN HUBUNGAN DAN KERJA SAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
  • K. PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (1)
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian (1)
• = KESEHATAN (8)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN (1)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (1)
  • B. TENAGA KESEHATAN (2)
    • B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (1)
  • C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA (1)
    • C.1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/Per/III/2010 Tahun 2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia (1)
  • PELAYANAN DARAH (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (1)
  • PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (1)
  • Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu (1)
  • PREKURSOR (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (1)
• = KESEJAHTERAAN SOSIAL (6)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (1)
    • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (1)
  • B. PENANGANAN FAKIR MISKIN (1)
    • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (1)
  • II. PENGUMPULAN SUMBANGAN (4)
    • 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (1)
    • 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (1)
    • 4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang (1)
    • 6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/Huk/1996 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat (1)
• = KETATANEGARAAN (11)
  • BENDERA/BAHASA/DAN LAMBANG NEGARA/SERTA LAGU KEBANGSAAN (2)
    • PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PIDATO RESMI PEJABAT NEGARA (1)
      • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya (1)
    • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera/Bahasa/dan Lambang Negara (1)
  • GELAR / TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN (2)
    • 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar / Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (1)
    • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar / Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (1)
• = KETENAGAKERJAAN (47)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN (2)
    • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (1)
  • B. LEMBAGA KETENAGAKERJAAN (5)
    • BADAN NASIONAL SERTIFIKAT PROFESI (1)
      • Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (1)
    • KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (1)
      • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP- 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial (1)
    • LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT (3)
      • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/I/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (1)
      • Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (1)
      • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (1)
  • C. PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (5)
    • C.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-08/Men/III/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep- 48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara (1)
    • C.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja_ Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER-02/MEN/1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan (TELAH DICABUT) (1)
    • C.4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1985 tentang Pelaksanaan Tata Cara Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) (1)
    • C.5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-97/MEN/1993 tentang Pelimpahan Wewenang Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (TELAH DICABUT) (1)
    • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian (1)
  • D. TENAGA KERJA ASING (5)
    • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 228 /MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (1)
    • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep- 20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (1)
    • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep. 228 /Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (1)
    • Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (1)
    • SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE.203/MEN/VI/2009 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI (1)
  • E. KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI (2)
    • Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (1)
    • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (1)
  • F. KONSTITUSI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL (1)
  • G. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (1)
    • Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (1)
  • H. JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN (1)
  • I. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (14)
    • I. UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (2)
      • 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (1)
      • 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (1)
    • II. PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (8)
      • 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (1)
      • 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (1)
      • 3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah dengan (1)
      • 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (1)
      • 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (1)
      • 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (1)
      • 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (1)
      • 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (1)
    • III. PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING (2)
      • 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER–02/MEN/XII/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing (1)
      • 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-67/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing (1)
    • IV. SANTUNAN BAGI TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA DAN MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP (1)
      • Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pemberian Tambahan Santunan bagi Tenaga Kerja yang Meninggal Dunia dan Mengalami Cacat Total Tetap Karena Kecelakaan Kerja (1)
    • V. BADAN PENYELENGGARA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (1)
      • Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (1)
  • J. TENAGA KERJA INDONESIA (1)
    • Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (1)
  • K. DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN (1)
    • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Ja (1)
  • L. USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA (1)
    • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (1)
  • M. MOGOK KERJA (1)
    • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah (1)
  • O. UPAH KERJA (2)
    • I. UPAH MINUMUM (2)
      • I.1. UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2012 (1)
        • Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2011 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2012 (1)
      • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 231 /Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum (1)
  • P. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (2)
    • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (1)
    • P.1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksan (1)
  • Q. PEKERJA HARIAN LEPAS (1)
    • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-06/Men/1985 Tahun 1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas (1)
  • R. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (1)
    • R.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (1)
  • R. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PERUNDINGAN BIPARTIT (1)
    • R.1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.31/Men/XII/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit (1)
• = KETENAGALISTRIKAN (2)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGALISTRIKAN (1)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (1)
  • B. KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (1)
    • B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (1)
• = KETENAGANUKLIRAN (5)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGANUKLIRAN (1)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (1)
  • B. PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR (2)
    • B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (1)
    • B.2. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (DICABUT) (1)
  • C. PEMANTAUAN KESEHATAN UNTUK PEKERJA RADIASI (1)
    • C.1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan Untuk Pekerja Radiasi (1)
  • D. KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN NUKLIR (1)
    • D.1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir (1)
• = KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (3)
  • B.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (1)
  • B.2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (1)
  • C. TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN (1)
    • C.1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (1)
• = KEUANGAN NEGARA (4)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEUANGAN NEGARA (2)
    • A.1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (1)
    • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (1)
  • B. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA (1)
    • Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (1)
  • STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (1)
    • Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (1)
• = KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (WETBOEK VAN KOOPHANDEL (1)
  • A. BUKU KESATU TITEL KETIGA BAGIAN KETIGA PASAL 36 SAMPAI DENGAN PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG YANG MENGATUR MENGENAI PERSEROAN TERBATAS BERIKUT SEGALA PERUBAHANNYA (1)
    • A.1. Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang Mengatur mengenai Perseroan Terbatas Berikut Segala Perubahannya (TELAH DICABUT) (1)
• = KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (1)
  • A. KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG TELAH DICABUT (1)
    • Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Telah Dicabut (1)
• = KLINIK (1)
  • A. PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLINIK (1)
    • A.1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik (1)
• = KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (2)
  • A. PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (2)
    • A.1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (1)
    • A.2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (1)
• = KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (2)
  • A. PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (2)
    • Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Telah Dicabut) (1)
    • Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (1)
• = KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (2)
  • A. KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (1)
    • A.1. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1)
  • B. SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (1)
    • B.1. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1)
• = KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (10)
  • A. UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (3)
    • A.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (1)
    • A.2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1)
    • A.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembera (1)
  • B. ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (1)
    • Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-07/P.KPK/02/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (1)
  • B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (3)