best hostgator coupon

Situs web ini memuat peraturan perundang-undangan, contoh dokumen hukum, dan informasi praktis lainnya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.03/Men/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (DICABUT)

January 27, 2012 Philip Jusuf F.2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.03/Men/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (DICABUT), 0

ANOTASI

Pada saat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.07/Men/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan berlaku, yaitu mulai tanggal 11 Maret 2010, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.03/Men/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

DISCLAIMER
(SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN)
.
Selamat datang di Situs Web PhilipJusuf.Com.
.
Dengan mengakses atau menggunakan Situs Web PhilipJusuf.Com, selanjutnya disingkat "PhilipJusuf.Com", Anda dianggap memahami, mengakui dan terikat dengan Syarat dan Ketentuan Penggunaan yang akan disebutkan di bawah ini. Karena itu, jika Anda tidak mengakui atau tidak berkehendak untuk tunduk pada seluruh isi Syarat dan Ketentuan Penggunaan di bawah ini, Anda dapat menghentikan untuk mengakses atau menggunakan PhilipJusuf.Com.
.
1. ISI SITUS WEB
.
Melalui PhilipJusuf.Com, Pengelola akan berusaha menyediakan, baik peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pihak berwenang di Negara Republik Indonesia maupun Contoh-contoh Model Dokumen Hukum (Gugatan, Jawaban, Memori Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali, Perjanjian), dan informasi lainnya yang sering diakses atau diperlukan oleh para Advokat, Akademisi, Peneliti, atau mereka yang tugas dan tanggung jawab sehari-hari mengurusi masalah hukum pada suatu instansi atau perusahaan.
.
2. TIDAK ADA JAMINAN MENGENAI AKURASI, KELENGKAPAN, DAN KETERBARUAN ISI SITUS WEB
.
Pada umumnya peraturan perundang-undangan yang termuat dalam PhilipJusuf.Com, termasuk konten lain yang terdapat pada PhilipJusuf.Com, disajikan sesuai dengan bahan yang didapat oleh Pengelola dari berbagai sumber, tanpa mencocokkannya dengan yang termuat secara resmi dalam Lembaran Negara atau Berita Negara.
.
Kekeliruan dalam memindahkan bahan-bahan itu dari sumbernya ke dalam PhilipJusuf.Com juga tidak selalu dapat dihindari, baik karena masalah teknis yang dapat terjadi sebagai akibat pemindahan data secara elektronik maupun karena kekeliruan yang terdapat pada bahan-bahan yang berasal dari sumber tersebut.
.
Beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap, misalnya yang tidak dilengkapi dengan Penjelasan atau Lampirannya, tidak mencantumkan tanggal pengundangan, nomor Lembaran Negara atau tidak lengkap pasalnya, juga tetap akan dimuat dalam PhilipJusuf.Com jika bahan-bahan yang lengkap sulit ditemukan. Pengelola mengambil langkah ini dengan harapan agar Pengguna sendiri dapat menutupi kekurangan itu dari sumber lain yang ditemukan kemudian oleh Pengguna sendiri.

Pengelola akan berusaha dan juga berhak untuk, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, memperbaiki, menambah, mengurangi, atau menghilangkan bahan-bahan atau informasi yang termuat di dalam PhilipJusuf.Com, baik atas saran Anda maupun atas pertimbangan Pengelola sendiri. Misalnya, karena kemudian diketahui adanya bahan yang tidak akurat, tidak lengkap, atau alasan lainnya. Namun, Pengelola tidak menjamin dan tidak berkewajiban untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang ditampilkan dalam PhilipJusuf.Com akan selalu dalam keadaan akurat, lengkap, atau terbaru.
.
Untuk menghindari kerugian yang mungkin akan terjadi pada diri Anda sendiri, Klien Anda, atau pihak lain yang berkepentingan, karena tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak dalam keadaan terbaru (up to date)-nya bahan atau informasi yang Anda gunakan, Anda disarankan untuk hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan yang secara resmi termuat dalam Lembaran atau Berita Negara. Demikian pula, Anda tidak diharapkan untuk mengandalkan informasi, misalnya mengenai alamat suatu instansi, sebelum mengonfirmasikannya ke pihak yang bersangkutan melalui sarana komunikasi yang tersedia.
.
3. TIDAK ADA JAMINAN MENGENAI TERBEBASNYA SITUS WEB DARI INFEKSI, VIRUS, WORM, ATAU KODE LAIN YANG MEMANIFESTASIKAN SIFAT MERUSAK ATAU MENCEMARI

Pengelola tidak menjamin bahwa file yang tersedia untuk diunduh melalui situs ini akan bebas dari infeksi, virus, worm, atau kode lain yang memanifestasikan sifat merusak atau mencemari. Hal ini sepenuhnya merupakan risiko Anda sendiri. Anda sendiri bertanggung jawab untuk melakukan prosedur yang cukup guna memastikan persyaratan tertentu untuk akurasi data input dan output, dan merekonstruksi setiap data yang hilang, jika ada.

4. TIDAK MENGGANTIKAN DAN TIDAK DAPAT DIPANDANG, DITAFSIRKAN, ATAU DIANDALKAN SEBAGAI NASIHAT HUKUM ATAU SARAN PROFESIONAL LAINNYA
.
PhilipJusuf.Com dan bahan-bahan serta informasi yang termuat di dalamnya tidak dimaksudkan untuk menggantikan dan tidak dapat dipandang, ditafsirkan, atau diandalkan sebagai nasihat hukum atau nasihat di bidang akuntansi, pajak, keuangan, investasi, atau nasihat profesional lainnya. Jika menghadapi kasus hukum atau hendak mengambil keputusan dalam suatu hubungan bisnis atau urusan lainnya, Anda tetap membutuhkan bantuan seorang profesional sesuai dengan bidangnya yang akan memberikan nasihat kepada Anda setelah Anda menjelaskan posisi kasus konkret yang terjadi.
.
5. TIDAK MENCIPTAKAN HUBUNGAN ANTARA KLIEN DAN ADVOKAT
.
Dengan mengakses atau menggunakan bahan-bahan dalam PhilipJusuf.Com atau dengan berkomunikasi dengan Pengelola melalui sarana yang tersedia dalam PhilipJusuf.Com tidaklah tercipta hubungan Klien dan Advokat (attorney-client relationship). Hubungan itu hanya tercipta berdasarkan sebuah Surat Kuasa yang dibuat oleh Anda dengan menyebutkan secara khusus kekuasaan yang diberikan. Karena itu, tidak pada tempatnya Anda mengungkapkan melalui melalui sarana yang tersedia dalam PhilipJusuf.Com, baik data-data maupun posisi dari kasus hukum atau urusan lain yang tengah Anda hadapi. Pengelola juga hanya akan menanggapi pertanyaan Anda mengenai suatu aturan hukum atau suatu peraturan perundang-undangan sepanjang hal itu tidak dikaitkan atau berkaitan dengan suatu kasus konkret. Namun, tidak ada kewajiban dari Pengelola, baik untuk menanggapi setiap pertanyaan yang Anda ajukan maupun untuk menanggapi pertanyaan itu secara mendalam atau dalam batas waktu tertentu.
.
6. PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN
.
Update dan modifikasi Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini dapat berubah setiap saat. Karena itu, Pengguna perlu memeriksa Syarat dan Ketentuan ini setiap kali mengakses dan/atau menggunakan PhilipJusuf.Com.
.
7. SARAN, KRITIK, KOREKSI, ATAU PERTANYAAN ANDA
.
Jika ada saran, kritik, koreksi, atau pertanyaan yang hendak ditujukan, baik pada Syarat dan Ketentuan Penggunaan maupun pada isi Situs ini, silakan disampaikan melalui e-mail ke philipjusuf@gmail.com.
.

Live Traffic Feed

Feedjit Widget

 

January 2012
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Tags

anggaran dasar badan hukum Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat biaya permohonan paten sederhana bukti identitas pemilik merek terdaftar etiket merek fotografi grasi hak atas tanah hak pengelolaan hibah INDUSTRIAL DESIGNS K.1.1. Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil kppu kuasa beracara di pengadilan kuasa khusus kurator monopoli nomor pendaftaran merek pasal 123 H.I.R. Pasal 147 R.Bg. PATENTS penerima lisensi Pengadilan Tinggi Yogyakarta Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan Peraturan Presiden perjanjian lisensi permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar persaingan usaha tidak sehat perusahaan efek Polsek Ciwaru Polsek Lebakwangi Polsek Pasawahan rehabilitasi saksi sinematografi surat kuasa khusus surat wasiat Tambahan Berita Negara Republik Indonesia uang paksa Undang-Undang undisclosed information

Categories