PHILIPJUSUF.COM – ENSIKLOPEDI HUKUM INDONESIA

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:a.bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas serta untuk [...]

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan ancaman paling serius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selama ini telah mengganggu keamanan dan [...]

ANOTASI Pada saat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku, yaitu pada tanggal 5 Januari 2012, Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/723/IX/2004 tanggal 21 September 2004 tentang Pedoman Administrasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ANOTASI Pada saat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku, yaitu pada tanggal 5 Januari 2012, Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/723/IX/2004 tanggal 21 September 2004 tentang Pedoman Administrasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN [...]

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG REKRUTMEN DAN SELEKSI PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas di bidang penyidikan, memerlukan standardisasi dan stratifikasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia [...]

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 37 ayat (8), Pasal 38 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 [...]

ANOTASI Pada saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mulai berlaku, yaitu tanggal 1 Agustus 2006: a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun [...]

ANOTASI Pada saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini mulai berlaku, yaitu tanggal 1 Agustus 2006: a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 [...]

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 21/M-DAG/PER/10/2005 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN DI BIDANG PERDAGANGAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan efisien, maka beberapa ketentuan tentang perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan yang dinilai tidak lagi sesuai dengan efisiensi kegiatan berusaha perlu ditinjau ulang;

DEWAN PENGURUS BADAN ARBITRASE NASI0NAL INDONESIA (BANI) Susunan  Ketua         : H. Priyatna Abdurrasyid.Wakil Ketua : H. Husseyn Umar. Wakil Ketua : Harianto Sunidja Sekretaris Jenderal   : N. Krisnawenda

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada; b. bahwa pengaturan dan pelaksanaan peredaran dan pengawasan [...]

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 [...]

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4  TAHUN  2009 TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.  bahwa penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang yang melibatkan peran berbagai sektor terkait memerlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi nasional;

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat [...]

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan
Surat Edaran Ini terdiri atas tujuh bab, yaitu:
I. Pendahuluan
Ii. Fungsi Surat Dakwaan
Iii. Dasar Pembuatan Surat Dakwaan
Iv. Syarat-Syarat Surat Dakwaan.
V. Bentuk Surat Dakwaan
Vi. Teknik Pembuatan Surat Dakwaan
Vii. Penutup

Jakarta, 14 Desember 1985 SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SE-009 /JA/12/1985 TENTANG PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA Berdasarkan hasil Penelitian selama  ini ternyata bahwa belum terdapat keseragaman / kesatuan mengenai berat ringannya tuntutan Pidana Yang diajukan Oleh para Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara-perkara Yang sama baik jenis, keadaan maupun motifnya. Disamping itu, tidak jarang [...]

SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SE – 005/J. A/7/1985 TANGGAL 6 JULI 1985 TENTANG KEWAJIBAN MEMBUAT REKAMAN KASET TAPE DALAM PERKARA-PERKARA
Surat Edaran ditujukan kepada para KAJATI, agar dalam penyidangan perkara-perkara penting, terutama untuk perkara–perkara subversi, korupsi dan penyelundupan, diusahakan adanya rekaman dengan tape kaset meliputi seluruh jalannya persidangan sehingga, sewaktu – waktu dapat digunakan untuk menguji ulang kebenaran hasil pencatatan risalah persidangan dalam rangka penyempurnaan upaya Pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebelum pengambilan rekaman dengan tape kaset tersebut, Jaksa Penuntut Umum perlu mengadakan pendekatan kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera.

SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR B-036/A/6/1985 TENTANG PETUNJUK UNTUK PENGGUNAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 12 Juni 1985 Nomor     :    B-036/A/6/1985 Sifat         :   Biasa Lampiran  :   – Perihal      :  Petunjuk untuk penggunaan upaya [...]

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 37 ayat (8), Pasal 38 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 [...]

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011  TENTANG  PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN ALAMAT DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang   :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerbitan [...]

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk mendorong pasar tradisional mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional;

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 24, Pasal 30 ayat (4), Pasal 36, Pasal 44 ayat (7), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (4), dan Pasal 48 ayat [...]

ANOTASI 1. Pada saat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mulai berlaku, yaitu tanggal 23 September 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah [...]

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan [...]

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 [...]

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN NUKLIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang [...]

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMANTAUAN KESEHATAN UNTUK PEKERJA RADIASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c, Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber [...]

ANOTASI Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 701/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pangan Iradiasi, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2009, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 826/Menkes/Per/XII/1987 tentang Makanan Iradiasi dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 152/Menkes/SK/II/1995 tentang Perubahan atas Lampiran Permenkes Nomor 826/Menkes/Per/XII/1987 tentang Makanan Iradiasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 701/MENKES/PER/VIII/2009 TENTANG PANGAN IRADIASI  MENTERI [...]

ANOTASI Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 701/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pangan Iradiasi, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2009, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 152/Menkes/SK/II/1995 tentang Perubahan atas Lampiran Permenkes Nomor 826/Menkes/Per/XII/1987 tentang Makanan Iradiasi  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANOTASI Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 701/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pangan Iradiasi, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2009, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 826/Menkes/Per/XII/1987 tentang Makanan Iradiasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANOTASI Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir mulai berlaku, yaitu pada  tanggal 11 April 2008 : a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993) dicabut dan dinyatakan tidak [...]

ANOTASI Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir mulai berlaku, yaitu pada  tanggal 11 April 2008 : a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993) dicabut dan dinyatakan [...]

ANOTASI >>>>>>> Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, atau pada tanggal 10 April 1997, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom dinyatakan tidak berlaku lagi. – – – oOo – – - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGANUKLIRAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN [...]

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR 43 DAN 41 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, Menimbang: a. bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu modal sosial [...]

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN WAKAF INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka pendaftaran wakaf uang dan peningkatan peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengadministrasikan, mengelola dan mengembangkan perwakafan perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf uang.

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI’AH Nomor : 08/Bua.6/Hs/SPN/2010          Jakarta, 20 Mei 2010 Kepada Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama 3. Ketua Pengadilan Negeri 4. Ketua [...]

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI’AH KETUA MAHKAMAH AGUNG Nomor 09/Bua.6/Hs/SP/X/2008                                     Jakarta, 10 Oktober 2008 Kepada Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama 2. Ketua Pengadilan Tinggi 3. Ketua Pengadilan Agama [...]

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG PERMINTAAN CERAI BERDASARKAN PASAL 19 HURUF F PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 Jakarta, 6 Juli 1981 Nomor: MA/Pemb/0798/81 Lampiran: – Perihal: Perkara perceraian Kepada: 1. Yth. Para Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi 2. Yth. Mahkamah Islam Tinggi Mahkamah Syariah Propinsi 3. Yth. Pengadilan Negeri 4. Yth. Pengadilan Agama/ Mahkamah [...]

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PENJELASAN MENGENAI MAKSUD PASAL 117 KOMPILASI HUKUM ISLAM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: M.A./Kumdil/148/VI/K/1994                                  Jakarta, 28 Juni 1994 Kepada Yth: 1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama 2. Sdr. Ketua Pengadilan Agama [...]

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 1990 TENTANG PETUNJUK PENAFSIRAN DAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA  KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA                         Jakarta, 3 April 1990 Nomor  :           MA/Kumdil/1973/IV/1990 Lampiran           :           –                          Kepada Yth. 1.         Sdr. Ketua Pengadilan [...]

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENYEMPURNAAN PEMBUATAN AKTA CERAI EKS PASAL 84 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1990 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 15 Oktober 1997 Nomor: MA/Kumdil/156/X/K/1997      Kepada Yth: Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI [...]

ANOTASI Sejak Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.H.T.03.01 tentang Kenotarisan berlaku, yaitu tanggal 17 Januari 2003, maka Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Wilayah Kerja Notaris, dinyatakan tidak berlaku.

ANOTASI Sejak Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.H.T.03.01 tentang Kenotarisan berlaku, yaitu tanggal 17 Januari 2003, maka Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-HT.03.10 Tahun 1998 Pembinaan Notaris dinyatakan tidak berlaku.

ANOTASI: 1. Sejak Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.H.T.03.01 tentang Kenotarisan berlaku, yaitu tanggal 17 Januari 2003: a. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-HT.03.10 Tahun 1998 Pembinaan Notaris; dan b. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Wilayah Kerja Notaris; dinyatakan tidak berlaku. 2. Pada saat [...]

ANOTASI Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik, seluruh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan kecuali ketentuan Pasal 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 [...]

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PERSYARATAN PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan Di Indonesia perlu menetapkan ketentuan [...]

ANOTASI Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mulai berlaku, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali [...]

ANOTASI Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun,  yaitu mulai tanggal 20 April 1992, Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377) dinyatakan tidak dapat lagi dipergunakan sebagai dasar pembentukan Dana Pensiun.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA  KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR B.31/PHIJSK/I/2012 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 20 Januari 2012 Yth. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Provinsi di Seluruh Indonesia  SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN [...]

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan;