PHILIPJUSUF.COM – ENSIKLOPEDI HUKUM INDONESIA

ANOTASI Dengan berlakunya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.11-HT.04.02 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tatacara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum  ini, yaitu pada tanggal 17 Desember 2004, maka Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HT.04.02 Tahun 1997 tanggal 14 Juli 1997 dinyatakan tidak berlaku.

ANOTASI Pada saat Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat mulai berlaku, yaitu tanggal 8 Desember 2006, seluruh ketentuan dalam Petunjuk Pelaksana Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dikeluarkan oleh Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) pada tanggal 30 April 2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 25 Juni 2003 KETUA MAHKAMAH AGUNG  REPUBLIK INDONESIA Nomor: KMA/445/VI/2003 Lampiran : – Perihal : Pelaksanaan Undang–Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat         Kepada Yth. 1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI 2. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA 3.  Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI 4.  Sdr. KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PESERTA YANG LULUS UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2011 BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PANITIA UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2011 PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) NOMOR: KEP.002/PUPA-PERADI/2011 TANGGAL 21 DESEMBER  2011 TENTANG PESERTA YANG LULUS UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2011 DI SELURUH INDONESIA * Pengguna dapat mencari nama Peserta yang lulus dengan menekan F3 + mengetik nama Peserta Disclaimer: [...]

BEVOEGDHEID DEPARTEMENT HOOFD IN BURGELIJKE ZAKEN VAN LAND (STB. 1910 NOMOR 446 JO. STB. 1922 NOMOR 523) ANOTASI Pada saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mulai berlaku, yaitu tanggal 5 April 2003, maka Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523) telah dinyatakan tidak berlaku lagi.  

BEPALINGEN BETREFFENDE HET KOSTUUM DER RECHTERLIJKE AMBTENAREN DAT DER ADVOKATEN, PROCUREURS EN DEUWAARDERS (STB. 1848 NOMOR 8) ANOTASI Pada saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mulai berlaku, yaitu tanggal 5 April 2003, maka Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8) telah dinyatakan tidak berlaku lagi.  

REGLEMENT OP DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE EN HET BELEID DER JUSTITIE IN INDONESIE (STB. 1847 NOMOR 23 JO. STB. 1848 NOMOR 57) ANOTASI Pada saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mulai berlaku, yaitu tanggal 5 April 2003, maka Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 [...]

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 1987 TENTANG PENJELASAN DAN PETUNJUK-PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN MENTERI KEHAKIMAN NO. KMA/005/SKB/VII/87 DAN M.03.-PR.08.05 TAHUN 1987 TENTANG CARA PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PEMBELAAN DIRI PENASIHAT HUKUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 25 Nopember 1987 Nomor: MA/Kumdil/10483/87                     [...]

ANOTASI Dengan berlakunya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.11-HT.04.02 Tahun 2004 ini, yaitu pada tanggal 17 Desember 2004, maka Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HT.04.02 Tahun 1997 tanggal 14 Juli 1997, tentang Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing oleh Kantor Konsultan Hukum Indonesia, dinyatakan tidak berlaku. >>>>>>>o<<<<<<< KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK [...]

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 015/PUU-IV/2006 TANGGAL 30 NOVEMBER 2006 DALAM PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945  (Amar putusan: Permohonan tidak dapat diterima)   PUTUSAN Nomor 015/PUU-IV/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa, mengadili, [...]

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 014/PUU-IV/2006 TANGGAL 30 NOVEMBER 2006 DALAM PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945   PUTUSAN Nomor 014/PUU-IV/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat [...]

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERKARA NOMOR 006/PUU-II/2004  TANGGAL 13 DESEMBER 2004  DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya Nomor 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004 telah menyatakan Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara [...]

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 009/PUU-IV/2006 TANGGAL 12 JULI 2006 DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  P U T U S A N Nomor 009/PUU-IV/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara [...]

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : MA/KUMDIL/01/III/K/2007                                         Jakarta, 29 Maret 2007 Kepada Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di- [...]

SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 07 / SEK / 01 / I / 2007 TANGGAL 11 JANUARI 2007 PERIHAL : SOSIALISASI KARTU TANDA PENGENAL ADVOKAT BARU   MAHKAMAH AGUNG JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 Telp. 3843348, 3843459, 3843541, 3843557, 3451173, 3844302, 3845793, 3457642, 3458084 TROMOL POS NO. 1020 JAKARTA 10010 Jakarta, 11 Januari 2007 [...]

 SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KMA / 445 / VI / 2003 PERIHAL : PELAKSANAAN UNDANG–UNDANG NOMOT 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT  KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA   Nomor : KMA / 445 / VI / 2003                                 [...]

ANOTASI Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan: a. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; b. Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat [...]

 ANOTASI: Dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Dalam Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, pada tanggal 5 Desember 2007 telah ditetapkan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Perhimpunan [...]

ANOTASI: Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 ini merupakan pelaksanaan dari pasal 23 ayat (5) dan pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar PERADI, Pasal 20 KEAI dan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. >>>>>>>o<<<<<<< KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2007 [...]

ANOTASI Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia  ini ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2007 dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007 [...]

ANOTASI Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Magang Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat ini diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia pada tanggal 11 Desember 2006 untuk melaksanakan ketentuan magang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat. >>>>>o<<<<< PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 [...]

ANOTASI 1. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 29 ayat (5), Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan magang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 [...]

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PUU-VII/2009 TERTANGGAL 30 DESEMBER 2009 DALAM PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PUTUSAN Nomor 101/PUU-VII/2009 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan [...]

DAFTAR NAMA CALON ADVOKAT YANG TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DIANGKAT SEBAGAI ADVOKAT (Berdasarkan hasil verifikasi sampai dengan tanggal 8 Desember 2010) (Berturut-turut terdiri atas nomor urut, nama, nomor sertifikat, agama, dan domisili) Sumber autentik Daftar Nama Calon Advokat dapat dilihat dengan mengklik >> http://www.peradi.or.id/  

PERATURAN  PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA Menimbang: a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat dirasakan perlunya bagi Perhimpunan [...]

ANOTASI 1. Pada pokoknya permohonan Para Pemohon berisi 4 (empat) hal yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 14 sampai 17, Pasal 32 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 2. Para Pemohon dalam permohonannya dalam [...]

ANOTASI 1. Pada tanggal 13 Desember 2004 Mahkamah Konstitusi telah mengambil putusan di bawah Nomor 006/PUU-II/2004 dengan amarnya yang pada pokoknya  menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya Pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Pada tanggal 30 Desember 2009 [...]

ANOTASI Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar PERADI, pada tanggal 5 Desember 2007 Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia telah menetapkan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. >>>>>>>O<<<<<<< AKTA PERNYATAAN PENDIRIAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA Nomor: [...]

ANOTASI 1. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat ini  ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonedia (Peradi) untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 2. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, yaitu tanggal 8 Desember 2006, seluruh ketentuan dalam Petunjuk Pelaksana Pendidikan Khusus Profesi Advokat [...]

PERUBAHAN I KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA Ketujuh organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia (KKAI), yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), dengan ini merubah seluruh ketentuan [...]

ANOTASI: 1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 KEAI, pada tanggal 5 Desember 2007 telah ditetapkan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang [...]

  KARTU TANDA PENGENAL ADVOKAT TAHUN 2010 PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)  NO NAMA ADVOKAT N.I.A. DOMISILI CABANG 1 Abdul Hakim, S.H. 10.01911 Labuhan Batu Medan 2 Agus Nisma Bawa Menewi, S.H. 10.01912 Deli Serdang Medan 3 Aidinal, S.H. 10.01915 Medan Medan 4 Aminuddin, S.H. 10.01916 Medan Medan 5 Anjas Asmara, S.H. 10.01918 Medan Medan 6 [...]

The All China Lawyers Association (ACLA) Based on “the Interim Regula tion of Lawyers of the People’s Republic of China”(issued in 1980), the All China Lawyers Association (ACLA), founded in July of 1986, is a social organization as a legal person and a self-disciplined professional body for lawyers at national level which by law carries [...]

The Malaysian Bar   The Malaysian Bar is a creature of statute established under the Advocates and Solicitors’ Ordinance 1947 which ordinance was subsequently repealed by the Legal Profession Act 1976. It is an independent Bar whose aim is to uphold the rule of law and the cause of justice and protect the interest of [...]

The Law Society of Singapore, established in 1967, is the representative body for all lawyers in Singapore. Our membership includes advocates and solicitors with practising certificates, non-practitioner members and Honorary members elected by Council.   The Law Society’s mission is to serve its members and the community by sustaining a competent and independent Bar which upholds the [...]

About the IBA The International Bar Association (IBA), established in 1947, is the world’s leading organisation of international legal practitioners, bar associations and law societies. The IBA influences the development of international law reform and shapes the future of the legal profession throughout the world. It has a membership of more than 40,000 individual lawyers [...]