Alamat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
ALAMAT BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) HomePage : www.bani-arb.org e-mail : bani-arb@indo.net.id
PHILIPJUSUF.COM – ENSIKLOPEDI HUKUM INDONESIA
Memuat Peraturan Perundang-undangan disertai anotasi dan informasi lainnya
Selamat datang ke PHILIPJUSUF.COM
PHILIPJUSUF.COM secara bertahap dan dari waktu ke waktu akan menyajikan berbagai peraturan perundang-undangan disertai anotasi yang relevan. Agar materi yang termuat di dalam PHILIPJUSUF.COM dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi para Pengguna maupun dalam mendorong pengembangan ilmu hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan itu akan disusun secara sistematik menurut bidang dan subbidang hukum seperti halnya susunan dalam sebuah ensiklopedi hukum online.
Namun, untuk menghindari kerugian yang mungkin akan dialami dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM, ada baiknya Anda membaca lebih lanjut syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kotak DISCLAIMER di atas.
Antara lain, Anda perlu mengetahui dan menyetujui bahwa PHILIPJUSUF.COM tidak mencocokkan semua peraturan perundang-undangan dengan yang termuat dalam Lembaran Negara/Berita Negara sebagai tempat peraturan perundang-undangan itu diundangkan. Karena itu, PHILIPJUSUF.COM tidak menjamin mengenai ketepatan, kelengkapan, dan keterbaruan materi yang ada di dalam PHILIPJUSUF.COM.
Perlu diketahui dan disetujui pula bahwa materi yang tersaji dalam PHILIPJUSUF.COM tidak menggantikan dan tidak dapat dipandang, ditafsirkan, atau diandalkan sebagai nasihat hukum atau saran profesional lainnya. Ini berarti, dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM belum atau tidak tercipta hubungan antara Anda dan PHILIPJUSUF.COM seperti halnya hubungan antara Klien dan Advokat.
Terima kasih atas perhatian
CARI
Categories
- = ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- B. PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
- B.1. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
- B.2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
- B.3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
- B.4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 dan Perubahannya (Disusun dalam Satu Naskah)
- C. PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
- D. PERATURAN PENCATATAN SIPIL
- D.1. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlyken Stand voor Europeanen)
- D.2. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Tionghoa (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean)
- D.3. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijeken Stand Door Eenigle Groepen)
- D.4. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena)
- E. NAMA KELUARGA
- F. PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN ALAMAT
- G. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
- H. PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA
- I. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PENGANUT AGAMA KHONGHUCU
- J. PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN
- = ADVOKAT
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT
- B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
- B.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 tanggal 18 Oktober 2004 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara R
- B.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004 dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- B.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006 dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- B.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- B.5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara
- B.6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- C. PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)
- D. KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
- E. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT
- F. PELAKSANAAN MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT
- F.1. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat
- F.2. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat
- F.3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat
- G. DEWAN KEHORMATAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
- G.1. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
- G.2. SUSUNAN DAN TATA LAKSANA KERJA MAJELIS KEHORMATAN DEWAN KEHORMATAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
- G.2.1. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia
- H. PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
- I. PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA PENGADUAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT DAN DAERAH
- J. KARTU TANDA PENGENAL ADVOKAT
- K. PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT
- L. PERSYARATAN DAN TATACARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN HUKUM
- L.1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.11-HT.04.02 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tatacara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma ke
- L.2.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HT.04.02 Tahun 1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing oleh Kantor Konsultan Hukum Indonesia (DICABUT)
- tentang Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing oleh Kantor Konsultan Hukum Indonesia (DICABUT)
- M. CARA PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PEMBELAAN DIRI PENASIHAT HUKUM
- N. PELAKSANAAN UNDANG–UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
- W. BEVOEGDHEID DEPARTEMENT HOOFD IN BURGELIJKE ZAKEN VAN LAND (STB. 1910 NOMOR 446 JO. STB. 1922 NOMOR 523)
- X. BEPALINGEN BETREFFENDE HET KOSTUUM DER RECHTERLIJKE AMBTENAREN DAT DER ADVOKATEN, PROCUREURS EN DEUWAARDERS (STB. 1848 NOMOR 8)
- Y. REGLEMENT OP DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE EN HET BELEID DER JUSTITIE IN INDONESIE (STB. 1847 NOMOR 23 JO. STB. 1848 NOMOR 57)
- Z. DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS UJIAN PROFESI ADVOKAT DAN CALON ADVOKAT YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DIANGKAT SEBAGAI ADVOKAT
- = AGAMA
- A. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
- B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
- C. PEDOMAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
- E. AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA
- F. PEMBANGUNAN TEMPAT-TEMPAT IBADAH /KEGIATAN AGAMA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- F.1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 137 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyelesaian Persetujuan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah /Kegiatan Agama
- F.2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 884 Tahun 1991 tentang Ketentuan dan Prosedur Penyelesaian Persetujuan Pembangunan Tempat Ibadah/Tempat kegiatan Agama dalam wilayah
- G. PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
- G.1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Uma
- G.2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembanga
- H. HARI TAHUN BARU IMLEK
- = AGEN / DISTRIBUTOR
- A. PENDAFTARAN AGEN/DISTRIBUTOR BARANG-BARANG DAN JASA DARI DALAM DAN LUAR NEGERI
- Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 01/DAGRI/INS/II/96 Perihal Pendaftaran Agen/Distributor Barang dan Jasa Produksi dari Dalam dan Luar Negeri
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
- B. KEAGENAN TUNGGAL
- C. PENUNJUKAN, PERJANJIAN KEAGENAN, KEDISTRIBUTORAN
- A. PENDAFTARAN AGEN/DISTRIBUTOR BARANG-BARANG DAN JASA DARI DALAM DAN LUAR NEGERI
- = AGRARIA
- = AKUNTAN PUBLIK
- = ALKOHOL
- = ANGKUTAN DI PERAIRAN
- A. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
- A.1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (DICABUT)
- A.2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
- A.3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
- A.4. Susunan dalam Satu Naskah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Per
- A. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
- = ANGKUTAN MULTIMODA
- = ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
- = BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
- A. ALAMAT BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
- B. PERATURAN PROSEDUR ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (RULES OF ARBITRAL PROCEDURE OF THE INDONESIA NATIONAL BOARD OF ARBITRATION)
- C. BIAYA ARBITRASE (COSTS OF ARBITRATION)
- D. PENDAPAT YANG MENGIKAT (BINDING OPINION)
- E. RESUME PERATURAN PROSEDUR ARBITRASE BANI
- F. Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- = BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA
- = BADAN NARKOTIKA NASIONAL
- = BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
- = BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
- = BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- A. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
- B. ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN
- B.1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- B.2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya (
- C. JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
- D. LARASITA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- E. PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERTENTU
- E.1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu
- E.2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara (DICABUT)
- E.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat (DICABUT)
- = BADAN USAHA MILIK NEGARA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
- B. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
- C. PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
- C.1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
- C.2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (DICABUT)
- C.3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (DICABUT)
- D. PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS
- = BANGUNAN GEDUNG
- = BANTUAN HUKUM
- = BEA METERAI
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG BEA METERAI
- B. TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
- B.1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 45/Pj/2008 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital
- B.2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-63/Pj./2008 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-45/Pj/2008 Tanggal 29 Oktober 2008 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Mete
- C. BEA METERAI ATAS SURAT PIHAK BERPERKARA
- D. PERUBAHAN BEA TARIF METERAI DAN BESARNYA BATAS PENGENAAN HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA MATERAI
- = BIDAN
- A. IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN
- A.1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
- A.2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan (SEBAGIAN DICABUT)
- A.3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
- A. IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN
- = CAGAR BUDAYA
- = CONTOH DOKUMEN HUKUM
- A. ACARA PERDATA
- A.1. Contoh Surat Perjanjian Perdamaian tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini)
- A.2. Contoh Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
- A.3. Contoh Surat Kuasa Khusus Pengajuan Gugatan
- A.4. Contoh Surat Kuasa Khusus Pengajuan Gugatan
- A.5. Contoh Memori Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
- A.6. Contoh Surat Gugatan Perceraian
- A.7. CONTOH RELAS PANGGILAN SIDANG KEPADA KUASA PENGGUGAT
- B. ACARA PIDANA
- C. ACARA TATA USAHA NEGARA
- D. ACARA PERADILAN AGAMA
- E. ACARA NIAGA KEPAILITAN
- F. ACARA NIAGA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
- G. ACARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
- H. PERMINTAAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
- I. TRANSAKSI BISNIS
- A. ACARA PERDATA
- = CUKAI
- = DANA PENSIUN
- = DESAIN INDUSTRI
- = DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
- = DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- A.1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [3]
- A.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DICABUT) [7)
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- = DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- A.1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [2]
- A.1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [2]
- A.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DICABUT) [6]
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- = DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DICABUT)
- A.1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [4]
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- = EKSPOR DAN IMPOR
- C. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
- C.1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API)
- C.2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 301A/KP/X/77 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal dalam Bidang Perdagangan dan Izin-Izin Dagang Terbatas dalam Rangka Penanaman Mod
- C.3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 tentang Ketentuan mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas bagi Perusahaan Produksi dalam Rangka Penanaman Modal
- C.3.1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 160/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/III/78 tentang Ketentuan mengenai Kegiatan Perdagangan
- C.4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-Dag/Per/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API)
- C.4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API) (DICABUT)
- C.5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/7/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API)
- C. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
- = EKSTRADISI
- = FARMASI
- A. PEKERJAAN KEFARMASIAN
- D. REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN
- D.1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
- D.2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (DICABUT)
- D.3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker
- D.4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 695/Menkes/Per/VI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izi
- E. PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
- E.1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- E.2. Pharmaceutissche Stoffen Keurings Verordening (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 172) (DICABUT)
- E.3. Verpakkings Verordening Pharmaceutissche Stoffen Nomor 1 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 173) (DICABUT)
- E.4. Verpakkings Verordening Kinine (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 210) (DICABUT)
- F. ETIKA PROMOSI OBAT
- = FIDUSIA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA
- B. PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
- C. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
- D. KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA
- D.1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-Pr.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- D.1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.Pr.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia
- D.1. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara RI
- = HAK ASASI MANUSIA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA
- B. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
- C. PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI
- E. CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDA
- F. KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS)
- G. KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK (INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS)
- G.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- G.2. International Covenant on Civil and Political Rights
- G.3. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights
- H. KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
- I. THE INTERNATIONAL BILL OF HUMAN RIGHTS
- = HAK CIPTA
- = HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
- A. KONVENSI
- A. UMUM
- II. KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
- II. PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
- IV. KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
- Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H-01. Pr.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Keh
- Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H-08-PR.07.10 – Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah D
- D. PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
- PENDAFTARAN HKI
- = HAK TANGGUNGAN
- = HAKIM AGUNG DAN HAKIM
- = HAKIM KONSTITUSI
- = HUBUNGAN LUAR NEGERI
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
- B. PERJANJIAN INTERNASIONAL
- D. BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
- E. KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS) DAN HUBUNGAN KONSULER (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS)
- F. PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS (CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969)
- G. PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTAN
- I. ESTABLISHING THE ASEAN-CHINA CENTRE (PENDIRIAN ASEAN-CHINA CENTRE)
- = HUKUM ACARA (UMUM)
- = HUKUM ACARA PERDATA
- A. PENDAFTARAN PERKARA
- A. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA
- B. BIAYA PERKARA
- B.1. Biaya Perkara
- B.2. PANJAR BIAYA PERKARA
- B.3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- C.2. PENDAFTARAN SURAT KUASA
- E. PERWAKILAN/PEMBERIAN KUASA
- F. KOMPETENSI PENGADILAN/SENGKETA KOMPETENSI MENGADILI
- F. PERDAMAIAN
- G. GUGATAN DAN PERMOHONAN
- H. SITA JAMINAN
- I. MEDIASI DAN PERDAMAIAN
- I. PEMERIKSAAN SETEMPAT
- J. PENYANDERAAN
- K. PUTUSAN
- KUASA KHUSUS UNTUK BERACARA DI PENGADILAN NEGERI
- L. EKSEKUSI
- M. JAWAB-MENJAWAB
- PENANGANAN PERKARA
- PENGADILAN
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- S. PUTUSAN
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2003 perihal Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu
- SURAT KUASA KHUSUS (ACARA PERDATA)
- T. EKSEKUSI PUTUSAN
- V. UPAYA HUKUM
- V. UPAYA HUKUM KASASI
- Z. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA
- = HUKUM ACARA PIDANA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
- B. PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
- B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana
- B.2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- B.3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- C. PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN
- D. PENUNTUTAN
- E. PEMERIKSAAN DI MUKA PENGADILAN
- E.1. PENANGGUHAN PEMERIKSAAAN PERKARA PIDANA UNTUK MENUNGGU PUTUSAN PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA TENTANG ADANYA ATAU TIDAK ADANYA HAK PERDATA
- E.2. SELEKSI TERHADAP SAKSI-SAKSI YANG DIPERINTAHKAN UNTUK HADIR DI SIDANG PENGADILAN
- E.3. KEWAJIBAN MEMBUAT REKAMAN KASET TAPE DALAM PERKARA-PERKARA
- F. PUTUSAN
- G. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN
- H. PELAKSANAAN PUTUSAN
- I. GRASI, AMNESTI, ABOLISI, DAN REHABILITASI
- J. PRAPERADILAN
- Z. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
- C.1. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 – Pasal 286 Rancangan Tahun 2010)
- C.2. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 – Pasal 286 Rancangan Tahun 2009)
- C.3. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 – Pasal 280 Rancangan Tahun 2007)
- C.4. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 – Pasal 286 Rancangan Tahun 2007)
- = HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA
- = HUKUM DAGANG
- = HUKUM ISLAM
- A. KOMPILASI HUKUM ISLAM
- B. KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH
- C. WAKAF
- D. PENGELOLAAN ZAKAT
- E. PERBANKAN SYARIAH
- E.1. UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH
- E.2. BANK UMUM SYARIAH
- E.3. RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
- E.4. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
- E.5. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
- E.6. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
- E.7. PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
- E.8. PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank U
- E.9. KOMITE PERBANKAN SYARIAH
- F. ASURANSI SYARIAH
- G. ARBITRASE SYARIAH
- H. SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
- H.1. UNDANG-UNDANG TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
- H.2. PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
- H.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara
- H.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
- H.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I
- H.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II
- H.3. GIRO
- I. PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH
- J. PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH
- = HUKUM JAMINAN
- = HUKUM PERDATA
- = HUKUM PIDANA
- A. PERATURAN HUKUM PIDANA
- B. WETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR INDONESIE
- C. KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA
- C.1. PENGUBAHAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA
- C.2. BEBERAPA PERUBAHAN DALAM KITAB UNDANG¬UNDANG HUKUM PIDANA
- C.3. PERUBAHAN JUMLAH HUKUMAN DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN DALAM KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA LAINNYA YANG DIKELUARKAN SEBELUM TANGGAL 17 AGUSTUS 1945
- C.4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
- C.5. PENERTIBAN PERJUDIAN
- C.6. PERLUASAN BERLAKUNYA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA, KEJAHATAN PENERBANGAN, DAN KEJAHATAN TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN
- D. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
- D.1. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rancangan Tahun 2010)
- D.2.1. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 1 – Pasal 211 Buku I Rancangan Tahun 2005)
- D.2.2. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 213 – Pasal 741 Buku II Rancangan Tahun 2005)
- D.2.3. Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 1 – Pasal 741 Buku I dan Buku II Rancangan Tahun 2005)
- E. HUKUMAN TUTUPAN
- F. PIDANA MATI
- = IMIGRASI-
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN
- B. VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
- B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
- B.2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
- C. BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT
- C.1. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (DIUBAH)
- C.2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
- C.3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
- D. VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
- D.1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
- D.2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa
- D.3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Visa Kunjungan
- D.4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Visa Kunjunga
- D.5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (DICABUT)
- D.6. Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.GR.01.06 Tahun 2009 Perubahan Ke-13 atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 Visa Kunjungan Sa
- E. TATA CARA PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI UNTUK MEMPEROLEH WORK AND HOLIDAY VISA
- F. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN
- G. SURAT PERJALANAN / PASPOR
- H. PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN
- H.1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
- H.2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1970 tentang Koordinasi Pengawasan Orang Asing yang Berkunjung di Indonesia dengan Fasilitas Bebas Visa Tujuh Hari (DICABUT)
- H.3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing
- H.4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing (DICABUT)
- I. VISA TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN BEKERJA SAAT BERLIBUR
- J. PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH
- = INFORMASI GEOSPASIAL
- = INTELIJEN NEGARA
- = INTERNASIONAL
- A. UNITED NATIONS
- C. PERADILAN INTERNASIONAL PIDANA
- D. PERDAGANGAN INTERNASIONAL
- D.3. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)
- D.4. KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
- D.6. KOMITMEN PAKET KEENAM DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA
- I. THE WORLD TRADE ORGANIZATION
- Uncitral Model Law on Electronic Commerce
- United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Good 1980
- E. ASEAN
- E.1. PENGESAHAN AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PERSETUJUAN TENTANG KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)
- E.2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket
- E. LINGKUNGAN
- F. KEJAHATAN TRANSNASIONAL
- H. KASUS WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI
- = JASA KONSTRUKSI
- A. UNDANG-UNDAN TENTANG JASA KONSTRUKSI
- B. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
- C. MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
- C.1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- C.2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- C.3. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- D. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
- D.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
- D.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan ata
- E. PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
- F. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KONSTRUKSI BANGUNAN
- = KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
- = KEDOKTERAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
- B. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
- C. KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA
- D. INTERNATIONAL CODE OF MEDICAL ETHICS
- E. REKAM MEDIS
- F. WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN
- G. DECLARATION OF GENEVA
- H. SURAT KETERANGAN SEHAT FISIK DAN MENTAL BAGI DOKTER/DOKTER GIGI
- I. PEKERJAAN TUKANG GIGI
- I.1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi
- I.2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi
- I.3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi
- J. IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
- J.1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menker/Per/VIII/1997 tentang Izin Praktik bagi Tenaga Medis (DICABUT)
- J.2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi (DICABUT)
- J.3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (DICABUT)
- J.4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- = KEHUTANAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN
- A.1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- A.2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- A.3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menj
- B. KAWASAN HUTAN
- C. REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN
- E. TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
- F. JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
- G. PROVISI SUMBER DAYA HUTAN
- H. PELEPASAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN
- H.2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Pengembangan Usaha Budid
- H.3. Surat Edaran Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 603/Menhutbun-VII/2000 tanggal 22 Mei 2000 (DICABUT)
- H.4. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 1712/Menhut-VII/2001 tanggal 26 September 2001 (DICABUT)
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
- I. LUAS MAKSIMUM PENGUSAHAAN HUTAN DAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK BUDIDAYA PERKEBUNAN
- J. PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA
- J.1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
- J.2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Penatausahaan Hasil Hutan (DICABUT)
- J.3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Wilayah Kerja Perhutani untuk Provinsi di Wilayah Jawa
- J.4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003
- J.5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
- K. PERLINDUNGAN HUTAN
- L. PERENCANAAN KEHUTANAN
- M. TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN
- N. HASIL HUTAN BUKAN KAYU
- O. HUTAN KEMASYARAKATAN
- P. DANA REBOISASI
- Q. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN
- S. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
- S.1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
- S.2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6885/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
- T. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN
- = KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- C. KODE PERILAKU DAN STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA
- D. ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- E. PENGELOMPOKKAN JENIS-JENIS PERKARA TINDAK PIDANA UMUM
- F. EKSAMINASI PERKARA
- = KEKUASAAN KEHAKIMAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
- B. PEJABAT PENGADILAN TIDAK DAPAT DIPERIKSA
- B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
- B.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 061/PUU-II/2004 tanggal 21 Oktober 2004 dalam Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Nega
- B.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 Tanggal 15 Agustus 2008 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- C. PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE MAHKAMAH AGUNG
- SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA
- = KEMENTERIAN NEGARA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
- B. PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
- C. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
- D. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
- D.1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- D.2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas), dan
- E. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
- = KEPABEANAN
- = KEPABEANAN DAN CUKAI
- = KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
- B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
- B.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 071/PUU-II/2004 dan Nomor: 001- 002/PUU-III/2005 Tanggal 17 Mei 2005 dalam Perkara Permohonan Pengujian atas Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailit
- B.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005 Tanggal 14 Desember 2005 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembaya
- B.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2008 Tanggal 6 Mei 2008 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- C. PENGHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITOR
- D. IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS
- D.1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT 05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus
- D.2. Lampiran I Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus
- D.3. Lampiran II Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
- = KEPARIWISATAAN
- = KEPEGAWAIAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPEGAWAIAN
- B. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
- C. DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
- D. PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
- D.1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
- D.1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
- D.2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
- E. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
- G. JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
- H. PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
- H.1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- H.2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- H.3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- H.4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- I. WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
- I.1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- I.2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- I.3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- J. PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
- = KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- B. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: SKEP/702/IX/2005 tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri
- Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Naskah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia-
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah-
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor-
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia-
- C. DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- D. KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 07 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Surat Edaran Kapolri No.: SE/01/IV/2010 tentang Penjelasan Pemberlakuan Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolr
- E. PENYIDIKAN
- 1. PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 3. PEMERIKSAAN SAKSI/KORBAN TINDAK PIDANA
- E.4. TATA CARA PENYADAPAN PADA PUSAT PEMANTAUAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- H. KEWENANGAN PENYIDIK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
- 1. PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
- F. IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2. PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN
- 3. PENAGGULANGAN ANARKI
- 4. PENANGGULANGAN HURU-HARA
- 5. PENGENDALIAN DAN CARA BERTINDAK TERHADAP AKSI UNJUK RASA
- 6. PENANGANAN PENJINAKAN BOM
- 7. PENANGANAN ANCAMAN KIMIA, BIOLOGI, DAN RADIOAKTIF
- 8. PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
- G. HAK-HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- I. SISTEM PENDIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- J. TATA CARA PELAKSANAAN HUBUNGAN DAN KERJA SAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- K. PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- L. REKRUTMEN DAN SELEKSI PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- M. TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- N. PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
- O. PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- O.1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- O.2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- O.3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- O.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- O.5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- O.6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- O.7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- O.8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- = KEPROTOKOLAN
- = KESEHATAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN
- B. TENAGA KESEHATAN
- C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
- F. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
- G. PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK
- H. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
- PELAYANAN DARAH
- PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu
- PREKURSOR
- = KESEJAHTERAAN SOSIAL
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
- B. PENANGANAN FAKIR MISKIN
- D. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.
- II. PENGUMPULAN SUMBANGAN
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
- 4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang
- 6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/Huk/1996 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat
- = KETATANEGARAAN
- = KETENAGAKERJAAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN
- B. LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
- BADAN NASIONAL SERTIFIKAT PROFESI
- KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
- LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/I/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
- C. PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
- C.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-08/Men/III/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep- 48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara
- C.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER-02/MEN/1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan (DICABUT)
- C.4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1985 tentang Pelaksanaan Tata Cara Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
- C.5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-97/MEN/1993 tentang Pelimpahan Wewenang Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (DICABUT)
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep. 48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian
- D. TENAGA KERJA ASING
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 228 /MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep- 20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep. 228 /Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.203/MEN/VI/2009 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penenpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- E. KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI
- F. KONSTITUSI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL
- G. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
- H. JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN
- I. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
- I. UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
- II. PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah dengan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- III. PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING
- 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER–02/MEN/XII/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing
- 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-67/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing
- IV. SANTUNAN BAGI TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA DAN MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP
- V. BADAN PENYELENGGARA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
- J. TENAGA KERJA INDONESIA
- K. DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN
- L. USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA
- M. MOGOK KERJA
- O. UPAH KERJA
- P. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- P.1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksan
- Q. PEKERJA HARIAN LEPAS
- R. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
- R. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PERUNDINGAN BIPARTIT
- S. PEDOMAN PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH
- T. LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL
- U. HIV/AIDS
- V. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- V.1. UNDANG-UNDANG TENTANG KESELAMATAN KERJA
- V.2. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KONSTRUKSI BANGUNAN
- V.3. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PENEBANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU
- V.4. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES
- V.5. PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MENGENAI PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK 2000 DI TEMPAT KERJA
- V.5.1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.75/Men/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI-04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 d
- V.5.2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1988 tentang Berlakunya Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 225-1987 mengenai Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia 1987 (PUIL 1987) di T
- V.6. VERORDENING STOOM ORDONNANTIE (UNDANG-UNDANG UAP)
- W. CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
- X. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
- Y. THE EMPLOYMENT OF WOMEN ON UNDERGROUND WORK IN MINES OF ALL KINDS
- Z. EQUALITY OF TREATMENT FOR NATIONAL AND FOREIGN WORKERS AS REGARDS WORKMEN'S COMPENSATION FOR ACCIDENTS
- = KETENAGALISTRIKAN
- = KETENAGANUKLIRAN
- = KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- B. STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
- B.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- B.2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- C. TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN
- D. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
- = KEUANGAN NEGARA
- = KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (WETBOEK VAN KOOPHANDEL
- = KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
- = KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK)
- = KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
- = KLINIK
- = KOMISI INFORMASI
- = KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- = KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
- = KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
- = KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- A.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- A.2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- A.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembera
- B. ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- B.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-II/2004 tanggal 15 Februari 2005 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undan
- B.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tanggal 19 Desember 2006 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
- B.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 Tanggal 25 November 2009 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- B.5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- D. KODE ETIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- E. SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- F. HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- G. SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- = KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
- A. KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
- B. PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
- C. TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
- D. KODE ETIK DAN MEKANISME KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
- E. TATA CARA PENANGANAN PERKARA DI KPPU
- = KOMISI YUDISIAL
- B. SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
- B. TATA CARA PENGAWASAN HAKIM
- D. PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KESEHATAN BAKAL CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA
- D.1. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia
- D.2. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indon
- D.3. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon H
- D.4. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republi
- E. TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AGUNG
- E.1. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung (DICABUT)
- E.2. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung (DICABUT)
- E.3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung Sebagaimana Telah Diubah dengan
- E.4. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung (DICABUT)
- E.5. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung (DICABUT)
- E.6. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung
- F. HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL, SERTA MANTAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL BESERTA JANDA/DUDANYA
- G. PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
- H. PERATURAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDI
- UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI YUDISIAL
- = KOPERASI
- = LABORATORIUM KLINIK
- = LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
- B. FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
- C. PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
- D. ANGKUTAN JALAN
- E. PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN
- F. JALAN
- G. MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS
- H. KEWAJIBAN MELENGKAPI DAN MENGGUNAKAN SABUK KESELAMATAN
- = LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
- B. PEDOMAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
- B.1. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
- B.2. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 57/KPPU/KEP/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- C. PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK
- = LEGAL DIRECTORY
- = PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI SE-INDONESIA
- AMBON
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tingg Bandung
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tingg Bangka Belitung
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Banten
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Jambi
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Kendari
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Manado
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Mataram
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Medan
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Padang
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Palu
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Pekanbaru
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Pontianak
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Samarinda
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
- Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- Alamat & Telepon Badan Pertanahan Nasional
- Alamat & Telepon Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)
- ALAMAT BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
- ALAMAT KANTOR AKUNTAN PUBLIK
- Alamat Situs Web
- DATA HAKIM PENGADILAN NEGERI
- DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
- KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- ALAMAT KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SE-INDONESIA
- KEPANGKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA
- KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) JAJARAN KEPOLISIAN RESOR (POLRES) BANDUNG
- POLRES KUNINGAN
- PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PROPAM POLRI)
- STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- KODE POS
- KODE TELEPON
- KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA
- Pengadilan Agama Seluruh DKI Jakarta
- Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia
- Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II
- = PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI SE-INDONESIA
- = LELANG
- BALAI LELANG
- D. PEJABAT LELANG
- PELAKSANAAN LELANG
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- PERATURAN LELANG PERATURAN PENJUALAN DI MUKA UMUM DI INDONESIA (Ordonansi 28 Pebruari 1908
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- S. 1908-189)
- = MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH AGUNG
- A.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- A.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- A.2.1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- A.2.2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2005 dan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Penjelasan tentang Ketentuan P
- A.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- B.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-V/2007 Tanggal 14 Januari 2008 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 198
- B.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 Tanggal 15 Februari 2005 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
- B.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 004/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
- B.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-III/2005 Tanggal 6 Januari 2006 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14
- B.5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-IV/2006 Tanggal 20 Juni 2006 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
- C. HASIL RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011
- D. PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN
- E. LARANGAN BAGI HAKIM, PEJABAT, DAN KARYAWAN LEMBAGA PERADILAN UNTUK MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA BANTUAN SERTA F
- G. SISTEM KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH AGUNG
- = MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
- A.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- A.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- A.3. Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
- B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
- D. PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
- E. PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
- F. PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- G. PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
- H. PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA
- I. PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004
- J. PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
- K. TATA TERTIB PERSIDANGAN PADA MAHKAMAH KONSTITUSI
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
- = MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
- A.1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [1]
- A.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DICABUT) [5]
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
- = MEREK
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK
- A.1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (DICABUT)
- A.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (DICABUT)
- A.3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (DICABUT)
- A.4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Penjelasannya
- B. PENDAFTARAN MEREK
- C. KOMISI BANDING MEREK
- C.1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek (DICABUT)
- C.2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi. Tugas. dan Fungsi Komisi Banding Merek
- C.3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek
- C. KONVENSI
- D. TARIF (BIAYA) PENDAFTARAN MEREK DAN INDIKASI GEGRAFIS
- E. KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK
- F. INDIKASI GEOGRAFIS (MEREK)
- G. PEMERIKSA MEREK
- G.1. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK
- G.1.1. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek
- G.1.2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek (DICABUT)
- G.1.3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek (DICABUT)
- G.1.4. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1995 tentang Tunjangan Jabatan Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek (DICABUT)
- G.1. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK
- TINDAK PIDANA DI BIDANG MEREK
- Z. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK
- = METROLOGI LEGAL
- = MINYAK DAN GAS BUMI
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
- A.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- A.2. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- A.3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri
- B. KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
- C. BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
- D. KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
- E. PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
- = NARKOTIKA
- 1988
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA
- B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- B.1. Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tanggal 30 Oktober 2007 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- B.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tanggal 30 Oktober 2007 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Nega
- C. ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
- D. PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA
- E. TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA
- F. PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL
- G. PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
- H. KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
- I. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
- I.1. Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988
- = NOTARIS
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG NOTARIS
- B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS
- C. PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS
- C.1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris
- C.2. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan
- C.3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-HT.03.10 Tahun 1998 Pembinaan Notaris (DICABUT)
- C.4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Wilayah Kerja Notaris (DICABUT)
- D. KODE ETIK NOTARIS
- E. MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
- F. PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS
- G. FORMASI JABATAN NOTARIS
- H. NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI
- I. PERSYARATAN MENJALANKAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSERIKATAN PERDATA
- J. HONORARIUM NOTARIS
- K. WAKIL NOTARIS DAN WAKIL NOTARIS SEMENTARA
- L. SUMPAH/JANJI JABATAN NOTARIS
- M. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM
- = OBAT DAN MAKANAN
- A. REGISTRASI OBAT
- B. PENCANTUMAN INFORMASI ASAL BAHAN TERTENTU, KANDUNGAN ALKOHOL, DAN BATAS KEDALUWARSA PADA PENANDAAN/LABEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN MAKANAN, DAN PANGAN
- B.1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa pada Penandaan/Label Obat
- B.2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari
- C. KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
- D. PERSYARATAN TEKNIS CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK
- E. PSIKOTROPIKA
- F. INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL
- = OBAT TRADISIONAL
- A. KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL NASIONAL
- B. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL
- E. PEMBUNGKUSAN DAN PENANDAAN OBAT TRADISIONAL
- F. KRITERIA DAN TATA CARA PENARIKAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
- G. WAJIB DAFTAR SIMPLISIA IMPOR
- H. PERSYARATAN OBAT TRADISIONAL
- I. PEREDARAN OBAT TRADISIONAL IMPOR
- = OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
- = ORDONANSI MASKAPAI ANDIL INDONESIA
- = ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- B. PENERIMAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DARI DAN KEPADA PIHAK ASING
- C. PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
- C.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- C.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup_ Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan (DICABUT)
- = OTORITAS JASA KEUANGAN
- = PAJAK (KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN)
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
- A.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang
- A.3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- A.4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- A.5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- A.6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Ketentuan Umum
- B. TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
- B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- B.2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan se
- C. ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
- C.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.01/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
- C.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- C.5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
- Kantor Pelayanan Pajak
- Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan
- D. ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
- E. PEDOMAN PENGGUNAAN METODE DAN TEKNIK PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
- EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 10/PJ.01/2007 tentang Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegia
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 26/PJ.01/2007 tentang Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi
- F. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
- F.1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mew
- F.2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (DICABUT)
- F.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
- Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- G. REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012
- H. PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
- I. PELAYANAN PAJAK
- J. KONSULTAN PAJAK
- J.1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban
- K. THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
- K.1. Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with R
- K.2. Convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America (as Amended by 1996 Protocol) for the Avoidance of Double Taxation and the Preven
- K.3. Agreement between the Indonesian Economic and Trade Ofice to Taipei and the Taipei Economic and Trade Office for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect
- K.4. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to
- K.5. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Eva
- K.6. Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
- K.7. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam for the Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion wit
- K.8. Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
- K.9. Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik
- L. KEBERATAN
- L.1. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
- L.1.1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 49/Pj./2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE – 87/Pj/2009 tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-49/Pj/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
- L.1. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
- M. KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
- N. PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
- N.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan
- N.2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/Pj/2009 tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-48/Pj/2009 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, d
- N.3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-48/PJ/2009 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-U
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
- O. PEMERIKSAAN PAJAK
- O.1. KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK
- O.2. TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
- PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
- PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 112/PJ/2010 tentang Penegasan Tata Cara Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi dan/atau Permintaan Keterangan Terkait dengan Penyelesaian Keberat
- P. PENAGIHAN PAJAK
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
- Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (DICABUT)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (DICABUT)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 05/Pj./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (E-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
- Q. PENGAWASAN KEPATUHAN PEMBAYARAN MASA
- R. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
- Keputusan Bersama Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-30/LJ/2006 dan KEP-35/PJ/2006 tentang Kerjasama Pelaksanaan Investigasi
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan
- Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Pemeriksaan dan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- S. SENSUS PAJAK NASIONAL
- S.1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE – 76/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional
- S.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional
- S.3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional
- S.4. Pengumuman Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PENG-11/PJ.09/2011 tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN)
- S.5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011 tentang Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional
- S.6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep – 239/PJ/2011 tentang Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional Tahun 2011 Tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
- S.7. Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE – 76/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional
- TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
- V. TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF
- W. WAJIB PAJAK
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 34/PJ/2003 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 78/Pj.41/1990 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Isteri Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha dan atau Pekerjaan Bebas
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 02/PJ.03/2009 tentang Kewajiban Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Pedagang Pengumpul
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 20/Pj.9/1990 tentang Pemberian NPWP untuk Wanita Kawin
- X. PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
- = PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
- = PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
- KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH
- PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
- PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
- UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- = PAJAK PENGHASILAN
- D. PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
- D.2. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
- I. UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK PENGHASILAN
- 1a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 1b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 1c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
- 1d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 1e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- II. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN
- III;. BANTUAN ATAU SUMBANGAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
- PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
- T. SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK
- = PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
- 2. FAKTUR PAJAK
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 27/PJ/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan d
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE – 71/PJ/2011 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak N
- B. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
- UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK PERTAMBAHAH NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 2. FAKTUR PAJAK
- = PANGAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN
- C. KETAHANAN PANGAN
- D. PENGAWASAN KEMASAN PANGAN
- F. BAHAN TAMBAHAN MAKANAN
- F.1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan
- F.2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan
- F.3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 235/Menkes/Per/VI/79 tentang Bahan (DICABUT)
- F.4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 237/Menkes/Per/VI/79 tentang Perubahan atas Registrasi Makanan (DICABUT)
- F.5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 238/Menkes/SK/VI/79 tentang Persyaratan untuk Setiap Impor Bahan disertai Sertifikat Analisis
- G. KEAMANAN MUTU DAN GIZI PANGAN
- H. LABEL DAN IKLAN PANGAN
- I. PANGAN IRADIASI
- J. PANGAN IRADIASI
- K. PENETAPAN BATAS MAKSIMUM CEMARAN MIKROBA DAN KIMIA DALAM MAKANAN
- = PARTAI POLITIK
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK
- B. PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH
- C. PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM
- D. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
- E. GUGATAN INTERNAL PARTAI POLITIK
- F. LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
- G. PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK
- = PASAR MODAL
- = PATEN
- = PEDAGANG VALUTA ASING
- = PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
- A. PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
- A.1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- A.2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- A.3. Lampiran I : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Ta
- A.4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37/1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tana
- A.5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No
- A.6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
- B. KEWAJIBAN MENGUCAPKAN SUMPAH ATAU JANJI BAGI PARA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
- C. PAPAN NAMA, KOP SURAT DAN STEMPEL JABATAN
- D. FORMASI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
- E. PELIMPAHAN WEWENANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN CAMAT SEBAGAI PPAT
- A. PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
- = PELAYANAN PUBLIK
- = PELAYARAN
- = PEMASYARAKATAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN
- B. ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT
- 4b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-02.Pk.05.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Sy
- 6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- B. WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
- C. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PEMASYARAKATAN
- C. REMISI
- E. UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
- = PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- = PEMBIAYAAN
- A. LEMBAGA PEMBIAYAAN
- B. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
- B.1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan
- B.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan
- B.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- C. PENGHENTIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
- D. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
- E. PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
- = PEMERINTAH KOTA BANDUNG
- = PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- = PEMERINTAHAN DAERAH
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
- A.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- B.2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (DICABUT)
- C. PINJAMAN DAERAH
- D. LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH
- F. KECAMATAN
- G. DESA
- H. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- I. PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
- J. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
- K. PEMBERHENTIAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 30 DAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TERHADAP KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
- L. PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011
- M. PEDOMAN ORGANISASI KELURAHAN
- N. PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN
- O. HIBAH DAERAH
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
- = PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
- B. PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- C. KAWASAN LARANGAN MEROKOK
- D. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, KERETA API, SUNGAI DAN DANAU SERTA PENYEBERANGAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- E. TATA CARA MEMPEROLEH IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
- F. TATA CARA MEMPEROLEH IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN DAN KELAYAKAN MENGGUNAKAN BANGUNAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- F.1. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Izin, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangun
- Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- G. RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN DAN KELAYAKAN MENGGUNAKAN BANGUNAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- Z. DAFTAR PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- = PEMILIHAN UMUM
- = PENANAMAN MODAL
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL
- B. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
- B.1. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
- B.2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- B.3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
- D. PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENAN
- D.1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-Dag/Per/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dal
- D.2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 301A/KP/X/77 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal dalam Bidang Perdagangan dan Izin-Izin Dagang Terbatas dalam Rangka Penanaman Mod
- DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN YANG TERBUKA DI BIDANG PENANAMAN MODAL
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
- E. KAWASAN EKONOMI KHUSUS
- F. RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
- = PENATAAN RUANG
- = PENATAGUNAAN RUANG
- = PENDIDIKAN
- A. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
- B. PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
- C. PENGAWASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ASING
- D. GURU DAN DOSEN
- E. PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI
- F. PENETAPAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI DENGAN IJAZAH DAN GELAR PERGURUAN TINGGI INDONESIA
- G. PENERIMAAN MAHASISWA ASING DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
- H. KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI Dl INDONESIA DENGAN PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA LAIN Dl LUAR NEGERI
- I. PEMBERIAN IZIN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ASING PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL DI INDONESIA
- J. PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI
- K. GELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI
- L. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH
- M. PENGAWASAN – PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PROGRAM DIPLOMA
- N. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN BADAN HUKM PENDIDIKAN
- O. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
- SARJANA DAN PASCASARJANA Dl PERGURUAN TINGGI
- = PENERBANGAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PENERBANGAN
- B. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA
- C. BANDAR UDARA (AERODROME)
- D. KECELAKAAN, KEJADIAN ATAU KETERLAMBATAN KEDATANGAN PESAWAT UDARA DAN PROSEDUR PENYELIDIKAN KECELAKAAN/KEJADIAN PADA PESAWAT UDARA
- E. KEJAHATAN PENERBANGAN DAN KEJAHATAN TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN
- F. KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN
- F.1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
- F.2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan
- F.3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- H. PERATURAN UMUM PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES)
- I. PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA
- = PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
- = PENGADILAN DAN LEMBAGA LAIN YANG TERKAIT
- = PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
- = PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
- = PENGADILAN NEGERI
- A. PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI
- PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI
- PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI LEMBATA, PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO, PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR, PENGADILAN NEGERI NUNU
- PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MARISA
- PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI NGABANG
- PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI, PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU, PENGADILAN NEGERI ANDOOLO, DAN PENGADILAN NEGERI PASARWAJO
- PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT, PENGADILAN NEGERI TEBO, PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT, PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL, DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABU
- PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS, PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG, DAN PENGADILAN NEGERI BUOL
- PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG DAN PENGADILAN NEGERI BATULICIN
- PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR
- A. PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI
- = PENGADILAN PAJAK
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN PAJAK
- B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- C. PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
- D. KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
- = PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- B. PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
- C. UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- D. STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN DAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM SERTA KETERBUKAAN PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- = PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
- B. TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
- C. DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN
- D. PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL (ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION)
- E. PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)
- = PENYANDANG DISABILITAS
- = PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
- = PENYIARAN
- = PERADILAN AGAMA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA
- A.1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- A.2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (DIUBAH)
- A.3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (DIUBAH)
- A.4. Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
- B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- C. PENYEMPURNAAN PEMBUATAN AKTA CERAI
- D. PETUNJUK PENAFSIRAN DAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA
- = PERADILAN MILITER
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN MILITER
- B. PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA
- C. PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DARI MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA KE MAHKAMAH AGUNG
- D. TUNJANGAN PANITERA PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
- = PERADILAN TATA USAHA NEGARA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
- A.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- A.2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- A.3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- A.4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- A.5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- B. TATA CARA PEMBAYARAN GANTI RUGI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
- C. PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
- C.1. PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH, PAKANBARU, JAMBI, BENGKULU, PALANGKARAYA, PALU, KENDARI, YOGYAKARTA, MATARAM, DAN DILI
- C.2. PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI KUPANG, AMBON, DAN JAYAPURA
- C.3. PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
- D. PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
- = PERADILAN UMUM
- = PERAIRAN DI INDONESIA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERAIRAN DI INDONESIA
- C. ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA
- D. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA
- E. HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING DALAM MELAKSANAKAN LINTAS DAMAI MELALUI PERAIRAN INDONESIA
- F. THE MARKING OF THE WEIGHT ON HEAVY PACKAGES TRANSPORTED BY VESSELS
- PENYIDIK DALAM PERAIRAN INDONESIA
- = PERBANKAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN
- B. BANK INDONESIA
- B.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- B.2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- B.3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- B.4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indo
- B.5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (DICABUT)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- C. BANK UMUM
- D. LAPORAN BERKALA BANK UMUM
- E. TRANSPARANSI INFORMASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT
- F. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BANK UMUM
- G. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
- H. KEGIATAN BANK DI PASAR MODAL
- I. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
- J. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM
- J.1. PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM
- J.2.1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP Tanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
- K. MATA UANG
- L. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
- L.1. UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
- L.1.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- L.1.2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- L.1.3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penja
- L.1. UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
- M. PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
- M.1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- M.2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- M.3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (DICABUT)
- N. UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
- O. TRANSFER DANA
- P. PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK
- P.1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran,dan Likuidasi Bank (DICABUT)
- P.2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (DICA
- P.3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
- PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/4/PBI/2011 tentang Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/22/PBI/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik melalui Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/22/PBI/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank (DICABUT)
- Q. MEDIASI PERBANKAN
- R. PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK
- R.1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank (DICABUT)
- R.2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank (DICABUT)
- R.3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank (DICABUT)
- R.4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank
- S. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM
- T. PRINSIP MENGENAL NASABAH LEMBAGA (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
- U. DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
- V. LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
- W. BANK
- W.1. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam Propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di Luar Wilayah Kotapraja-kotapraja (DICABUT)
- W.10. BANK RAKYAT INDONESIA
- W.11. BANK TABUNGAN NEGARA
- W.2. USAHA PERKREDITAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KELURAHAN DI DAERAH KADIPATEN PAKU ALAMAN
- W.3. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA
- W.4 BANK PEMBANGUNAN DAERAH
- W.5. BANK PEMBANGUNAN SWASTA
- W.6. BANK BUMI DAYA
- W.7. BANK DAGANG NEGARA
- W.8. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA
- W.9. BANK NEGARA INDONESIA 1946
- = PERBENDAHARAAN NEGARA
- = PERDAGANGAN
- A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN
- B. PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN
- C. TINDAKAN ANTIDUMPING,TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
- E. PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
- E.1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-Dag/Per/9/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahay
- E.2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan_ Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
- G.2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya
- G.3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu (DICABUT)
- G.4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-Dag/Per/3/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-Dag/Per/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (DICABUT)
- G.5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (DICABUT)
- F. PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN MINI MARKET
- G. PENCABUTAN BEBERAPA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN DI BIDANG PERDAGANGAN
- = PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
- = PERFILMAN
- = PERIKANAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN
- B. USAHA PERIKANAN
- B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- B.2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (DICABUT)
- B.3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (DICABUT)
- B.4. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (DICABUT)
- C. JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- E. PENGADILAN PERIKANAN
- E.1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
- E.2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31/2004 tentang Perikan
- F. SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN
- F.1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.07/Men/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
- F.2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.03/Men/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (DICABUT)
- F.3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.03/Men/2002 tentang Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (DICABUT)
- G. KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN
- H. PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
- H.1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
- = PERINDUSTRIAN
- = PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN
- B. PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI
- D. PERKARA PERCERAIAN
- E. PERMINTAAN CERAI BERDASARKAN PASAL 19 HURUF F PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975
- F. PENUNJUKAN PEMUKA AGAMA SEBAGAI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN BAGI UMAT KRISTEN INDONESIA DAN BAGI UMAT HINDU DAN BUDHA
- G. IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
- H. ORDONANSI PERKAWINAN INDONESIA KRISTEN (HUWELIJKS ORDONANTIE CHRISTEN INDONESIERS STAATSBLAD TAHUN 1933 NOMOR 74)
- I. PERATURAN PERKAWINAN CAMPURAN (REGELING OP DE GEMENGDE HUWELIJKEN) STAATSBLAD 1898 NOMOR 158
- J. TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- = PERKERETAAPIAN
- = PERLINDUNGAN ANAK
- = PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- B. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- C. KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
- D. PENGELOLAAN SAMPAH
- E. KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN (STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS)
- F. LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
- G. PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
- = PERLINDUNGAN KONSUMEN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- B. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
- D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
- E. PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
- E.1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Pekalongan, Kota Parepare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, Kabupate
- E.3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Tebing Tinggi
- = PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
- = PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- B. KESEKRETARIATAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- C. TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- D. TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN MEDIS DAN PSIKOSOSIAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- F. PEDOMAN PELAYANAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- G. PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
- G.1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- G.2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN RESTITUSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- G.3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN KOMPENSASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- H. TATACARA PEMBENTUKAN JALINAN DAN FORUM KERJASAMA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN INSTANSI TERKAIT YANG BERWENANG
- I. KODE ETIK LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- J. DISIPLIN PEGAWAI
- K. TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- L. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- = PERPASARAN
- = PERS
- B.1. Statuta Dewan Pers 2007
- Keterangan Ahli Dewan Pers
- KODE ETIK JURNALISTIK
- PENGAMANAN TERHADAP BARANG-BARANG CETAKAN YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM
- 1. Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Mengganggu Ketertiban Umum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Oktober 2010 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Und
- Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009
- UNDANG-UNDANG TENTANG PERS
- = PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER
- = PERSEROAN TERBATAS
- B. PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS
- B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- F. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS
- I. UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS
- III. NAMA PERSEROAN TERBATAS
- IV. PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS
- = PERTAHANAN NEGARA
- = PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- B. WILAYAH PERTAMBANGAN
- C. PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- D. PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN
- E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- F. TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUB SEKTOR PERTAMBANGAN
- G. PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN
- I. PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
- = PERTANAHAN
- A. PENDAFTARAN TANAH
- A.1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (DICABUT)
- A.2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- A.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- B. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
- B.1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- B.2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan
- B.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang B
- B.4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- C. PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
- D. KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN
- E. KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN
- E.1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabu
- E.2. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-2111 Tahun 2003 tentang Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003
- F. STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN
- F.1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional (DICABUT)
- F.2. Peratuan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Te
- F.3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
- F.4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Loket Pelayanan Pertanahan
- G. TANAH TERLANTAR
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
- H. SENGKETA TANAH
- I. GIRIK, PETUK D, KEKIKIR, KETERANGAN OBYEK PAJAK
- J. PENGADUAN MASYARAKAT
- K. HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, DAN HAK PAKAI ATAS TANAH
- K.1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha_ Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
- K.2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah dalam Kawasan-kawasan Tertentu di Propinsi Riau
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
- L. PEDOMAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN LOKASI, PENETAPAN LOKASI DAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
- M. PERJANJIAN BAGI HASIL
- N. PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN
- N.1. Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Nomor Kep-427/A/J.AI07/2004 dan Nomor 1/SKB/BPN/2004 Tahun 2004 tentang Penanganan Masalah Pertanahan
- N.2. Kesepakatan Bersama antara Badan Pertanahan Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 3-SKB-BPN RI-2007 – No. Pol. : B/576/III/2007 tentang Penanganan Masalah Pertanahan
- O. PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- P. HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
- Q.2. PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA
- R. IZIN LOKASI
- R.1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi
- R.2. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 110 – 424 Tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badana Pertanahan Nasional Nom
- S. TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL
- S.1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang Dibebani Hak Tanggungan
- S.2. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal
- S.3. Instruksi Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal
- S.4. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 110 – 2666 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang
- S.4. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 110 – 2666 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang
- T. SURVEYOR BERLISENSI
- U. TANAH TIMBUL DAN TANAH REKLAMASI
- V. PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH
- w. PENEGASAN KONVERSI PENDAFTARAN BEKAS HAK-HAK INDONESIA ATAS TANAH
- X. FATWA TATA GUNA TANAH
- XA.PENGHAPUSAN TANAH TANAH PARTIKELIR
- XB. PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN
- A. PENDAFTARAN TANAH
- = PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
- A. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
- BANGUNAN DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- C. RUMAH SUSUN
- D. PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING
- D.1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
- D.2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang
- D.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing (DIUBAH)
- F. PENGHUNIAN RUMAH OLEH BUKAN PEMILIK
- G. KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
- G. PROPERTI
- PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PEKERJAAN UMUM
- STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAN RUANG
- UNDANG-UNDANG GANGGUAN
- = PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI-
- A. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI
- Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal 21 Agustus 2008
- Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal 21 Agustus 2008
- Lampiran III: Penolakan Permohonan Surat Izin Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4)
- LAMPIRAN V: SURAT KETERANGAN PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI
- LAMPIRAN VII: PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI
- = PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
- B. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
- B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (DICABUT)
- B.2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO)
- B.3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang Menjual Sahamnya kepada Masyarakat melalui Pasar Modal (DICABUT)
- B.4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN)
- Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (DICABUT)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
- B. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
- = PERUSAHAAN-
- = PIUTANG NEGARA
- A. PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
- A.1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/1998 tentang Pengurusan Piutang Negara
- A.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara
- A.3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 503/KMK.01/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara
- A.4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 Tahun 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara
- A.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
- B. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
- B.1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
- B.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 533/KMK.08/2002 (DICABUT)
- B.2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
- C. KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
- C.1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
- C.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.06/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negar
- D. PEDOMAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
- D.1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2000 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pengurusan Piutang Negara
- D.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/Kmk.01/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/Kmk.01/2000 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pengurusan Piutang Negara
- E. PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH
- F. PAKSA BADAN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
- F.1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.01/2000 tentang Paksa Badan dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara
- F.2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 53/PMK.06/2009, Nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, Nomor: 4
- G. PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN MILIK PENANGGUNG HUTANG/PENJAMIN HUTANG YANG TERSIMPAN PADA BANK OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
- Z. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
- A. PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
- = PORNOGRAFI
- = PROFESI
- = RAHASIA DAGANG
- = RUMAH SAKIT
- = SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- D. PEDOMAN PELAPORAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- E. PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- = SENJATA API
- A. KEWENANGAN PERIZINAN YANG DIBERIKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI SENJATA API
- B. PEDOMAN PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR MILITER DI LUAR LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
- C. TATA CARA PEMERIKSAAN PSIKOLOGI BAGI CALON PEMEGANG SENJATA API ORGANIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NON-ORGANIK TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- D. PENGGUNAAN SENJATA API BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- = SISTEM RESI GUDANG
- = SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
- A.1. PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
- A.1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-Dag/Per/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
- A.2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
- B. KETENTUAN STANDAR PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
- B.1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/KEP/10 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- B.2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (DICABUT)
- A.1. PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
- = SURVEI, ANGKET DAN/ATAU POL PENDAPAT MASYARAKAT
- = TELEKOMUNIKASI
- B. PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
- B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- B.2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia (DICABUT)
- B.3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah (DICABUT)
- B.4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi (DICABUT)
- B.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara (DICABUT)
- B.6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (DICABUT)
- PENYADAPAN
- UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI
- B. PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
- = TENTARA NASIONAL INDONESIA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
- B. ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
- B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
- B.2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (DICABUT)
- C.3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (DICABUT)
- = TINDAK PIDANA EKONOMI
- = TINDAK PIDANA KORUPSI
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- A.1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- A.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- A.3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko
- A.4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- B. PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- B.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
- B.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VI/2008 Tanggal 15 Agustus 2008 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- C. IZIN PENYELIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPRD
- D. PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
- E. RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2011
- F. TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- G. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
- H. PELELANGAN HARTA BENDA RAMPASAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG
- I. PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- = TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
- A.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- A.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (DICABUT)
- A.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (DICABUT)
- B. KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
- C. TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
- = TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
- B. TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
- B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- B.2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagang
- C. GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
- D. PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK
- = TINDAK PIDANA SUAP
- = TINDAK PIDANA TERORISME
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
- A.1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- A.2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- B. TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, DAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME
- C. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
- D. PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME
- E. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
- = TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI (TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME)
- = TRANSPORTASI
- = UNDANG-UNDANG DASAR (KONSTITUSI)
- A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- A.1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 -
- A.2. PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- A.3. PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- A.4. PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- A.5. PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- A.6. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SUSUNAN DALAM SATU NASKAH)
- A.7. The 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia
- C. UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
- D. KONSTITUSI BERBAGAI NEGARA
- A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- = USAHA PERASURANSIAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA PERASURANSIAN
- B. PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN
- B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- B.2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- B.3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- B.4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- = USAHA PERSEORANGAN DAN BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM
- = VARIETAS TANAMAN
- = WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
- B. PENDAFTARAN PERUSAHAAN
- C. STANDAR PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
- C.1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/KEP/1/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
- C.1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/KEP/9/2004 Tahun 2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
- C.2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327/MPP/KEP/7 Tahun 1999 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/KEP/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wa
- D. INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN
- E. USAHA ATAU KEGIATAN YANG TIDAK DIKENAKAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
- = WARALABA
- A. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WARALABA
- B. PENYELENGGARAAN WARALABA
- Daftar Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
- PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA
- LAMPIRAN : SURAT PERMOHONAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW) ( PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA )
- LAMPIRAN I: PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA
- LAMPIRAN II: PERJANJIAN WARALABA
- LAMPIRAN IV: DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN STPW
- Lampiran IX: Laporan Perkembangan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
- LAMPIRAN V: SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
- LAMPIRAN VI: BENTUK PEMBINAAN
- Lampiran VII: Laporan Kegiatan Tahunan Pemberi/Penerima Waralaba
- Lampiran X: Peringatan tentang Kewajiban Pembinaan dan Pelaporan Waralaba
- Lampiran XI
- Lampiran XI: KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT STPW TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA STPW
- Lampiran XII
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba
- C. PENDAFTARAN USAHA WARALABA
- D. SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA
- Lampiran-Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba
- E. LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PERJANJIAN YANG BERKAITAN DENGAN WARALABA
- F. ASPEK HUKUM WARALABA
- = WARGA NEGARA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- A.2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- A.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- D. TATA CARA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA
- E. TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN
- E.1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (DICABUT)
- E.2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (DICABUT)
- E.3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan
- F. TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA
- A. UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN
- = YAYASAN
- I. UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- I. UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN
- = YURISPRUDENSI
- = ZZZ ARTIKEL RINGAN HUKUM
- GUGATAN (TATA USAHA NEGARA)
- STAATSBLAD 1847:23)
- Uncategorized
- = ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Live Traffic Feed
Feedjit Widget 
