Selamat datang ke PHILIPJUSUF.COM
PHILIPJUSUF.COM secara bertahap dan dari waktu ke waktu akan menyajikan berbagai peraturan perundang-undangan disertai anotasi yang relevan. Agar materi yang termuat di dalam PHILIPJUSUF.COM dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi para Pengguna maupun dalam mendorong pengembangan ilmu hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan itu akan disusun secara sistematik menurut bidang dan subbidang hukum seperti halnya susunan dalam sebuah ensiklopedi hukum online.
Namun, untuk menghindari kerugian yang mungkin akan dialami dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM, ada baiknya Anda membaca lebih lanjut syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kotak DISCLAIMER di atas.
Antara lain, Anda perlu mengetahui dan menyetujui bahwa PHILIPJUSUF.COM tidak mencocokkan semua peraturan perundang-undangan dengan yang termuat dalam Lembaran Negara/Berita Negara sebagai tempat peraturan perundang-undangan itu diundangkan. Karena itu, PHILIPJUSUF.COM tidak menjamin mengenai ketepatan, kelengkapan, dan keterbaruan materi yang ada di dalam PHILIPJUSUF.COM.
Perlu diketahui dan disetujui pula bahwa materi yang tersaji dalam PHILIPJUSUF.COM tidak menggantikan dan tidak dapat dipandang, ditafsirkan, atau diandalkan sebagai nasihat hukum atau saran profesional lainnya. Ini berarti, dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM belum atau tidak tercipta hubungan antara Anda dan PHILIPJUSUF.COM seperti halnya hubungan antara Klien dan Advokat.
Terima kasih atas perhatian
ANOTASI >>>>>>> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai ini dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai atau pada tanggal 1 Mei 2000.
ANOTASI >>>>>>> 1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai ini, yaitu pada tanggal 1 Mei 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, dinyatakan tidak berlaku. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah [...]
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 63/PJ./2008 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2008 TANGGAL 29 OKTOBER 2008 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan kepada Saudara Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Mesin Teraan Meterai Digital, yaitu:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 45/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain dan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2008 tanggal [...]
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 63/PJ./2008 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2008 TANGGAL 29 OKTOBER 2008 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan kepada Saudara Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Mesin Teraan Meterai Digital, yaitu:
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1952 TENTANG APAKAH SURAT-SURAT PENGADILAN PIHAK-PIHAK BERPERKARA DALAM PERKARA-PERKARA PERDATA DLL., DIKENAKAN BEA METERAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1985TENTANGBEA METERAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Pembangunan Nasional menuntut keikutsertaan segenap warganya untuk berperan menghimpun dana pembiayaan yang memadai, terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, hal mana merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional; bahwa Bea Meterai [...]
