Selamat datang ke PHILIPJUSUF.COM
PHILIPJUSUF.COM secara bertahap dan dari waktu ke waktu akan menyajikan berbagai peraturan perundang-undangan disertai anotasi yang relevan. Agar materi yang termuat di dalam PHILIPJUSUF.COM dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi para Pengguna maupun dalam mendorong pengembangan ilmu hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan itu akan disusun secara sistematik menurut bidang dan subbidang hukum seperti halnya susunan dalam sebuah ensiklopedi hukum online.
Namun, untuk menghindari kerugian yang mungkin akan dialami dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM, ada baiknya Anda membaca lebih lanjut syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kotak DISCLAIMER di atas.
Antara lain, Anda perlu mengetahui dan menyetujui bahwa PHILIPJUSUF.COM tidak mencocokkan semua peraturan perundang-undangan dengan yang termuat dalam Lembaran Negara/Berita Negara sebagai tempat peraturan perundang-undangan itu diundangkan. Karena itu, PHILIPJUSUF.COM tidak menjamin mengenai ketepatan, kelengkapan, dan keterbaruan materi yang ada di dalam PHILIPJUSUF.COM.
Perlu diketahui dan disetujui pula bahwa materi yang tersaji dalam PHILIPJUSUF.COM tidak menggantikan dan tidak dapat dipandang, ditafsirkan, atau diandalkan sebagai nasihat hukum atau saran profesional lainnya. Ini berarti, dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM belum atau tidak tercipta hubungan antara Anda dan PHILIPJUSUF.COM seperti halnya hubungan antara Klien dan Advokat.
Terima kasih atas perhatian
KEPUTUSAN DEWAN HAK CIPTA NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG TATA KERJA DEWAN HAK CIPTA DEWAN HAK CIPTA, Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta dan sesuai dengan hasil sidang pleno Dewan Hak Cipta tanggal 10 Juni 1987 perlu ditetapkan Tata Kerja Dewan Hak Cipta. Mengingat: [...]
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/M TAHUN 1987 TENTANG DEWAN HAK CIPTA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Membaca: Surat Menteri Kehakiman Nomor M.HU.01.03-01 tanggal 25 Juni 1986 Menimbang: bahwa dalam rangka tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta, dipandang perlu menetapkan susunan keanggotaan Dewan Hak Cipta periode Tahun 1986-1989; bahwa [...]
CATATAN Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1986 TENTANG DEWAN HAK CIPTA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk [...]
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG PENERJEMAHAN DAN/ATAU PERBANYAKAN CIPTAAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dipandang perlu mengatur lebih lanjut hal-hal mengenai [...]
CATATAN: Peraturan Pemerintah ini telajh mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1986 TENTANG DEWAN HAK CIPTA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya [...]
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut; b. [...]
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan untuk mencegah beredarnya Cakram Optik illegal yang merugikan Pemegang Hak Cipta, serta menghindari persaingan yang tidak [...]
PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01-HC.03.01 TAHUN 1987 TENTANG PENDAFTARAN CIPTAAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksananan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta perlu ditetapkan peraturan Menteri Kehakiman Republik [...]
Daftar Peraturan Perundang-undangan mengenai Hak Cipta 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan [...]
SURAT EDARAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01-PW.07.03 TAHUN 1990 TENTANG KEWENANGAN MENYIDIK TINDAK PIDANA HAK CIPTA Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang pada pokoknya mengatur tentang kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman sebagai [...]
Tarif/Biaya Pendaftaran/Pencatatan Hak Cipta Tarif/biaya yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk setiap permohonan yang berhubungan dengan Ciptaan a. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan per permohonan Rp200.000,00 b. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer per permohonan Rp300.000,00 c. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Hak Cipta per sertifikat Rp100.000,00 d. Permohonan pencatatan pemindahan hak [...]
