Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-005/J. A/7/1985 tentang Kewajiban Membuat Rekaman Kaset Tape dalam Perkara-Perkara

SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SE – 005/J. A/7/1985 TANGGAL 6 JULI 1985 TENTANG KEWAJIBAN MEMBUAT REKAMAN KASET TAPE DALAM PERKARA-PERKARA
Surat Edaran ditujukan kepada para KAJATI, agar dalam penyidangan perkara-perkara penting, terutama untuk perkara–perkara subversi, korupsi dan penyelundupan, diusahakan adanya rekaman dengan tape kaset meliputi seluruh jalannya persidangan sehingga, sewaktu – waktu dapat digunakan untuk menguji ulang kebenaran hasil pencatatan risalah persidangan dalam rangka penyempurnaan upaya Pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebelum pengambilan rekaman dengan tape kaset tersebut, Jaksa Penuntut Umum perlu mengadakan pendekatan kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera.

Category: E.3. KEWAJIBAN MEMBUAT REKAMAN KASET TAPE DALAM PERKARA-PERKARA, E.3.1. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-005/J. A/7/1985 tentang Kewajiban Membuat Rekaman Kaset Tape dalam Perkara-Perkara On: 16th Feb 2012 By: Philip Jusuf

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985 tentang Seleksi terhadap Saksi-Saksi yang Diperintahkan untuk Hadir di Sidang Pengadilan

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG  SELEKSI TERHADAP SAKSI-SAKSI YANG DIPERINTAHKAN UNTUK HADIR DI SIDANG PENGADILAN  KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA   Nomor: MA/Pemb/0994/85                                           Jakarta, 1 Pebruari 1984. Kepada: Yth. [...]

Category: E.2. SELEKSI TERHADAP SAKSI-SAKSI YANG DIPERINTAHKAN UNTUK HADIR DI SIDANG PENGADILAN, E.2.A. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985 tentang Seleksi terhadap Saksi-Saksi yang Diperintahkan untuk Hadir di Sidang Pengadilan On: 19th Jan 2012 By: Philip Jusuf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penangguhan Pemeriksaaan Perkara Pidana untuk Menunggu Putusan Pengadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata tentang Adanya atau Tidak Adanya Hak Perdata

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 1956 TENTANG PENANGGUHAN PEMERIKSAAAN PERKARA PIDANA UNTUK MENUNGGU PUTUSAN PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA TENTANG ADANYA ATAU TIDAK ADANYA HAK PERDATA  PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1 Tahun 1956 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Menimbang, bahwa oleh karena dalam peraturan Acara Pengadilan yang sekarang berlaku [...]

Category: E.1. PENANGGUHAN PEMERIKSAAAN PERKARA PIDANA UNTUK MENUNGGU PUTUSAN PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA TENTANG ADANYA ATAU TIDAK ADANYA HAK PERDATA, E.1.1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penangguhan Pemeriksaaan Perkara Pidana untuk Menunggu Putusan Pengadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata tentang Adanya atau Tidak Adanya , F.2. PENANGGUHAN PEMERIKSAAAN PERKARA PIDANA UNTUK MENUNGGU PUTUSAN PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA TENTANG ADANYA ATAU TIDAK ADANYA HAK PERDATA On: 18th Jan 2012 By: Philip Jusuf