Selamat datang ke PHILIPJUSUF.COM
PHILIPJUSUF.COM secara bertahap dan dari waktu ke waktu akan menyajikan berbagai peraturan perundang-undangan disertai anotasi yang relevan. Agar materi yang termuat di dalam PHILIPJUSUF.COM dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi para Pengguna maupun dalam mendorong pengembangan ilmu hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan itu akan disusun secara sistematik menurut bidang dan subbidang hukum seperti halnya susunan dalam sebuah ensiklopedi hukum online.
Namun, untuk menghindari kerugian yang mungkin akan dialami dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM, ada baiknya Anda membaca lebih lanjut syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kotak DISCLAIMER di atas.
Antara lain, Anda perlu mengetahui dan menyetujui bahwa PHILIPJUSUF.COM tidak mencocokkan semua peraturan perundang-undangan dengan yang termuat dalam Lembaran Negara/Berita Negara sebagai tempat peraturan perundang-undangan itu diundangkan. Karena itu, PHILIPJUSUF.COM tidak menjamin mengenai ketepatan, kelengkapan, dan keterbaruan materi yang ada di dalam PHILIPJUSUF.COM.
Perlu diketahui dan disetujui pula bahwa materi yang tersaji dalam PHILIPJUSUF.COM tidak menggantikan dan tidak dapat dipandang, ditafsirkan, atau diandalkan sebagai nasihat hukum atau saran profesional lainnya. Ini berarti, dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM belum atau tidak tercipta hubungan antara Anda dan PHILIPJUSUF.COM seperti halnya hubungan antara Klien dan Advokat.
Terima kasih atas perhatian
Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan
Surat Edaran Ini terdiri atas tujuh bab, yaitu:
I. Pendahuluan
Ii. Fungsi Surat Dakwaan
Iii. Dasar Pembuatan Surat Dakwaan
Iv. Syarat-Syarat Surat Dakwaan.
V. Bentuk Surat Dakwaan
Vi. Teknik Pembuatan Surat Dakwaan
Vii. Penutup
Jakarta, 14 Desember 1985 SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SE-009 /JA/12/1985 TENTANG PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA Berdasarkan hasil Penelitian selama ini ternyata bahwa belum terdapat keseragaman / kesatuan mengenai berat ringannya tuntutan Pidana Yang diajukan Oleh para Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara-perkara Yang sama baik jenis, keadaan maupun motifnya. Disamping itu, tidak jarang [...]
Putusan Mahkamah Agung mengenai Perumusan Dakwaan yang Tidak Memenuhi Syarat . Karena perumusan dakwaan tidak memenuhi syarat, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menyatakan dakwaan batal demi hukum. (putusan Mahkamah Agung No.808 K/Pid /1984)
