Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyidik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah tidak [...]

Category: = HUKUM ACARA PIDANA, A. UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, B.3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana On: 25th Aug 2011 By: Philip Jusuf

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Anotasi: 1. Saksi Mahkota. Penerapan aturan hukum yang menyangkut saksi mahkota yang antara lain dapat dilihat pada Pasal 168 dan Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus diterapkan secara selektif agar tidak melanggar hak asasi manusia atau hak dasar konstitusional serta tidak melanggar prinsip umum non self incrimination. Hak dasar atau hak konstitusional bahwa [...]

Category: = HUKUM ACARA PIDANA, A. UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, A.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana On: 24th Aug 2011 By: Philip Jusuf