PHILIPJUSUF.COM – ENSIKLOPEDI HUKUM INDONESIA

Memuat Peraturan Perundang-undangan disertai anotasi dan informasi lainnya

Selamat datang ke PHILIPJUSUF.COM

PHILIPJUSUF.COM secara bertahap dan dari waktu ke waktu akan menyajikan berbagai peraturan perundang-undangan disertai anotasi yang relevan. Agar materi yang termuat di dalam PHILIPJUSUF.COM dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi para Pengguna maupun dalam mendorong pengembangan ilmu hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan itu akan disusun secara sistematik menurut bidang dan subbidang hukum seperti halnya susunan dalam sebuah ensiklopedi hukum online.

Namun, untuk menghindari kerugian yang mungkin akan dialami dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM, ada baiknya Anda membaca lebih lanjut syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kotak DISCLAIMER di atas.

Antara lain, Anda perlu mengetahui dan menyetujui bahwa PHILIPJUSUF.COM tidak mencocokkan semua peraturan perundang-undangan dengan yang termuat dalam Lembaran Negara/Berita Negara sebagai tempat peraturan perundang-undangan itu diundangkan. Karena itu, PHILIPJUSUF.COM tidak menjamin mengenai ketepatan, kelengkapan, dan keterbaruan materi yang ada di dalam PHILIPJUSUF.COM.

Perlu diketahui dan disetujui pula bahwa materi yang tersaji dalam PHILIPJUSUF.COM tidak menggantikan dan tidak dapat dipandang, ditafsirkan, atau diandalkan sebagai nasihat hukum atau saran profesional lainnya. Ini berarti, dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM belum atau tidak tercipta hubungan antara Anda dan PHILIPJUSUF.COM seperti halnya hubungan antara Klien dan Advokat.

Terima kasih atas perhatian

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.Pr.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.08.PR.07.01 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUKAAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata [...]

Category: D.1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.Pr.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia On: 5th Sep 2011 By: Philip Jusuf

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03-Pr.07.10 Tahun 2001 Tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.03-PR.07.10 TAHUN 2001 TENTANG PEMBUKAAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI SELURUH KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 Undang-undang Nomor 42 Tahun [...]

Category: D.1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-Pr.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia On: 5th Sep 2011 By: Philip Jusuf

Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara RI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI SETIAP IBUKOTA PROPINSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia untuk pertama kali ditetapkan di Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia [...]

Category: D. KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA, D.1. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara RI On: 5th Sep 2011 By: Philip Jusuf

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; b. bahwa sebagai [...]

Category: C. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA, C.1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia On: 5th Sep 2011 By: Philip Jusuf

Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan [...]

Category: B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia On: 5th Sep 2011 By: Philip Jusuf

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan dadanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan; b. Bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu [...]

Category: = FIDUSIA, = HUKUM JAMINAN, A. UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA, A.1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia On: 5th Sep 2011 By: Philip Jusuf

website translatorsite translatorautomatic translationmachine translation