Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (DICABUT)

ANOTASI Pada saat Undang-Undang Nomor  52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mulai berlaku, yaitu  tanggal 29 Oktober 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Category: D.2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (DICABUT) On: 11th Mar 2012 By: Philip Jusuf

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

ANOTASI Pada saat Undang-Undang Nomor  52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini mulai berlaku, yaitu  tanggal 29 Oktober 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 [...]

Category: D. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA., D.1.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga On: 11th Mar 2012 By: Philip Jusuf

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang: a.bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

Category: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin On: 27th Nov 2011 By: Philip Jusuf

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009   TENTANG   KESEJAHTERAAN SOSIAL   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,     Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik I  ndonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka [...]

Category: A. UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial On: 18th Sep 2011 By: Philip Jusuf

Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/Huk/1996 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/HUK/1996 TAHUN 1996 TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN OLEH MASYARAKAT MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk lebih menertibkan pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan untuk kepentingan Usaha Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor [...]

Category: 6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/Huk/1996 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat On: 18th Sep 2011 By: Philip Jusuf

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.              bahwa pengumpulan sumbangan untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273), merupakan salah satu unsur penunjang usaha [...]

Category: 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan On: 18th Sep 2011 By: Philip Jusuf

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang

ANOTASI Pada saat Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku, yaitu tanggal 3 November 2010: a. Keputusan Gubernur Nomor 65 Tahun 1994 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengumpulan Sumbangan Uang/Barang di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan b. Keputusan Gubernur Nomor 66 Tahun 1994 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Uang/Barang di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dicabut dan [...]

Category: 4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang On: 18th Sep 2011 By: Philip Jusuf

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

ANOTASI Menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan/atau dengan tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin dapat dipidana karena melakukan Tindak Pidana Menyelenggarakan Pngumpulan Uang atau Barang tanpa Mendapat Izin Pejabat yang Berwenang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1961 [...]

Category: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, = KESEJAHTERAAN SOSIAL, II. PENGUMPULAN SUMBANGAN On: 18th Sep 2011 By: Philip Jusuf