Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Anotasi: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur tentang perlawanan terhadap penetapan eksekusi dan sita eksekusi. Oleh karena itu, jika terjadi perlawanan tersebut, yang diberlakukan adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. (Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 21 September 2011) [...]

Category: = KETENAGAKERJAAN, A. UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN, A.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial On: 25th Aug 2011 By: Philip Jusuf

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. [...]

Category: = KETENAGAKERJAAN, A. UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan On: 25th Aug 2011 By: Philip Jusuf