Selamat datang ke PHILIPJUSUF.COM
PHILIPJUSUF.COM secara bertahap dan dari waktu ke waktu akan menyajikan berbagai peraturan perundang-undangan disertai anotasi yang relevan. Agar materi yang termuat di dalam PHILIPJUSUF.COM dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi para Pengguna maupun dalam mendorong pengembangan ilmu hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan itu akan disusun secara sistematik menurut bidang dan subbidang hukum seperti halnya susunan dalam sebuah ensiklopedi hukum online.
Namun, untuk menghindari kerugian yang mungkin akan dialami dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM, ada baiknya Anda membaca lebih lanjut syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kotak DISCLAIMER di atas.
Antara lain, Anda perlu mengetahui dan menyetujui bahwa PHILIPJUSUF.COM tidak mencocokkan semua peraturan perundang-undangan dengan yang termuat dalam Lembaran Negara/Berita Negara sebagai tempat peraturan perundang-undangan itu diundangkan. Karena itu, PHILIPJUSUF.COM tidak menjamin mengenai ketepatan, kelengkapan, dan keterbaruan materi yang ada di dalam PHILIPJUSUF.COM.
Perlu diketahui dan disetujui pula bahwa materi yang tersaji dalam PHILIPJUSUF.COM tidak menggantikan dan tidak dapat dipandang, ditafsirkan, atau diandalkan sebagai nasihat hukum atau saran profesional lainnya. Ini berarti, dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM belum atau tidak tercipta hubungan antara Anda dan PHILIPJUSUF.COM seperti halnya hubungan antara Klien dan Advokat.
Terima kasih atas perhatian
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa masa jabatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional periode tahun 2009 – 2012 akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2012;
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL ANOTASI Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 4 Maret 2011 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. [SILAKAN KLIK DI SINI]
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa dalam rangka membangun Kompolnas yang profesional, akuntabel, dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perlu dilakukan penataan kembali mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional;
