Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-II/2004 tanggal 15 Februari 2005 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 069/PUU-II/2004 TANGGAL 15 FEBRUARI 2005 DALAM PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945   PUTUSAN  Perkara Nomor 069/PUU-II/2004 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara [...]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 Tanggal 25 November 2009 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

   ANOTASI Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 tertanggal 25 November 2009, ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), kecuali harus dimaknai “pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang [...]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tanggal 19 Desember 2006 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 012-016-019/PUU-IV/2006 TANGGAL 19 DESEMBER 2006 DALAM PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945    P U T U S A N Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI [...]