Selamat datang ke PHILIPJUSUF.COM
PHILIPJUSUF.COM secara bertahap dan dari waktu ke waktu akan menyajikan berbagai peraturan perundang-undangan disertai anotasi yang relevan. Agar materi yang termuat di dalam PHILIPJUSUF.COM dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi para Pengguna maupun dalam mendorong pengembangan ilmu hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan itu akan disusun secara sistematik menurut bidang dan subbidang hukum seperti halnya susunan dalam sebuah ensiklopedi hukum online.
Namun, untuk menghindari kerugian yang mungkin akan dialami dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM, ada baiknya Anda membaca lebih lanjut syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kotak DISCLAIMER di atas.
Antara lain, Anda perlu mengetahui dan menyetujui bahwa PHILIPJUSUF.COM tidak mencocokkan semua peraturan perundang-undangan dengan yang termuat dalam Lembaran Negara/Berita Negara sebagai tempat peraturan perundang-undangan itu diundangkan. Karena itu, PHILIPJUSUF.COM tidak menjamin mengenai ketepatan, kelengkapan, dan keterbaruan materi yang ada di dalam PHILIPJUSUF.COM.
Perlu diketahui dan disetujui pula bahwa materi yang tersaji dalam PHILIPJUSUF.COM tidak menggantikan dan tidak dapat dipandang, ditafsirkan, atau diandalkan sebagai nasihat hukum atau saran profesional lainnya. Ini berarti, dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM belum atau tidak tercipta hubungan antara Anda dan PHILIPJUSUF.COM seperti halnya hubungan antara Klien dan Advokat.
Terima kasih atas perhatian
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan yang besar dan fungsi yang penting dalam pembangunan nasional di berbagai aspek;
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal [...]
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1979 PENGESAHAN PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY DAN CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi Pihak pada Paris Convention for the Protection of Industrial Property, [...]
KONVENSI PARIS UNTUK HAK ATAS KEKAYAAN INDUSTRI diselenggarakan pada tanggal 20 Maret, 1883 dan telah direvisi di Brussel tanggal 14 Desember, 1900 di Washington tanggal 2 Juni, 1911 di Den Haag tanggal 6 Nopember 1925 di London tanggal 2 Juni 1934 di Lisbon tanggal 31, 1958 di Stockholm tanggal 14 Juli, 1967 dan telah dirubah [...]
ANOTASI Dengan berlakunya Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H-01. PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HB. 08.07.10 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan lntelektual [...]
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-01. PR.07.06 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.11.PR.07.06 Tahun 2003 [...]
ANOTASI Dengan berlakunya Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H-01. PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka telah tidak berlaku Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-0B. PR.07.10 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran [...]
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan yang besar dan fungsi yang penting dalam pembangunan nasional di berbagai aspek; b. bahwa HKI memiliki nilai ekonomi, sehingga pelanggaran terhadap hak tersebut, selain merugikan [...]
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 13 Undang-Undang 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor [...]
Pengambilan Sertifikat Merek Permohonan Pendaftaran Merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dapat diambil dengan cara-cara: 1. Tempat pengambilan: Bagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Gedung Utama, Lantai 1) Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang, Banten 15119. 2. Membawa dan menyerahkan surat pemberitahuan pengambilan Sertifikat Merek (asli) [...]
Nama-nama Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diangkat dan dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 30 Juni 2006 berdasarkan Surat Keputusannya Nomor M.001.HT.04.02 TAHUN 2006 s.d. M.256.HT.04.02 TAHUN 2006 tentang Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK Ditulis oleh: Philip Jusuf A. Pengaturan Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan Pendaftaran Merek diatur dalam: 1. Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 2. Pasal 1 hingga Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor [...]
Official English Text established under Article 29(1)(b) Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883 as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and Stockholm on [...]
The TRIPS Agreement is Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994. ANNEX 1C AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PART I: GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES PART II: STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE AND USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 1. Copyright and [...]
The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, usually known as the Berne Convention, is an international agreement governing copyright. It was first accepted in Berne, Switzerland in 1886. Article 1 – Establishment of a Union The countries to which [...]
Tarif/Biaya Pendaftaran/Pencatatan Hak Cipta Tarif/biaya yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk setiap permohonan yang berhubungan dengan Ciptaan a. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan per permohonan Rp200.000,00 b. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer per permohonan Rp300.000,00 c. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Hak Cipta per sertifikat Rp100.000,00 d. Permohonan pencatatan pemindahan hak [...]
Tarif/biaya yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk setiap permohonan yang berhubungan dengan Merek a. Permohonan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar: 1) Permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa untuk maksimum 3 macam barang/jasa per permohonan per kelas Rp600.000,00 2) Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang/jasa untuk lebih dari 3 macam [...]
TARIF/BIAYA PENDAFTARAN/PENCATATAN PATEN Tarif/biaya yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk setiap permohonan yang berhubungan dengan Paten adalah sebagai berikut: a. Permohonan: 1) Permohonan paten per permohonan Rp575.000,00 2) Permohonan paten sederhana per permohonan Rp125.000,00 b. Tambahan biaya setiap klaim per klaim Rp40.000,00 c. Denda terhadap keterlambatan pemenuhan persyaratan permohonan per permohonan [...]
TARIF/BIAYA PENDAFTARAN/PENCATATAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Tarif/biaya yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk setiap permohonan yang berhubungan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sebagai berikut: a. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: 1) Usaha Kecil per permohonan Rp400.000,00 2) Non Usaha Kecil per permohonan Rp700.000,00 b. Biaya (Jasa) [...]
Tarif/biaya Permohonan Pendaftaran Desain Industri, Pengajuan Keberatan, Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri, Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat, Permohonan Dokumen Prioritas, Permohonan Salinan Sertifikat, Pencatatan Pengalihan Hak, Pencatatan surat Perjanjian Lisensi, Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri, Pembatalan Desain Industri
Tarif/Biaya Pencatatan Rahasia Dagang Biaya yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk setiap permohonan yang berhubungan dengan Rahasia Dagang adalah sebagai berikut: a. Pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang: 1) Usaha Kecil per permohonan Rp200.000,00 2) Non Usaha Kecil per permohonan Rp400.000,00 b. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang: 1) Usaha Kecil per permohonan [...]
MEMORI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. … K/PDT.SUS/…, TERTANGGAL ……….. DALAM PERKARA ANTARA: ………………………….. PEMOHON PK [...]
CONTOH GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK No. : …………….. Tgl.: …………….. Hal : Gugatan pembatalan pendaftaran Merek Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Negeri …………….. Jalan …………….. di …………….. …………….., pekerjaan ………., bertempat tinggal di Jalan …………….., dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No…………….. ., tertanggal …………….., memberi kuasa kepada PHILIP JUSUF,S.H.,M.H., ………….., …………….., dan …………….., para [...]
