PHILIPJUSUF.COM – ENSIKLOPEDI HUKUM INDONESIA

Memuat Peraturan Perundang-undangan disertai anotasi dan informasi lainnya

Selamat datang ke PHILIPJUSUF.COM

PHILIPJUSUF.COM secara bertahap dan dari waktu ke waktu akan menyajikan berbagai peraturan perundang-undangan disertai anotasi yang relevan. Agar materi yang termuat di dalam PHILIPJUSUF.COM dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi para Pengguna maupun dalam mendorong pengembangan ilmu hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan itu akan disusun secara sistematik menurut bidang dan subbidang hukum seperti halnya susunan dalam sebuah ensiklopedi hukum online.

Namun, untuk menghindari kerugian yang mungkin akan dialami dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM, ada baiknya Anda membaca lebih lanjut syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kotak DISCLAIMER di atas.

Antara lain, Anda perlu mengetahui dan menyetujui bahwa PHILIPJUSUF.COM tidak mencocokkan semua peraturan perundang-undangan dengan yang termuat dalam Lembaran Negara/Berita Negara sebagai tempat peraturan perundang-undangan itu diundangkan. Karena itu, PHILIPJUSUF.COM tidak menjamin mengenai ketepatan, kelengkapan, dan keterbaruan materi yang ada di dalam PHILIPJUSUF.COM.

Perlu diketahui dan disetujui pula bahwa materi yang tersaji dalam PHILIPJUSUF.COM tidak menggantikan dan tidak dapat dipandang, ditafsirkan, atau diandalkan sebagai nasihat hukum atau saran profesional lainnya. Ini berarti, dengan mengakses atau menggunakan PHILIPJUSUF.COM belum atau tidak tercipta hubungan antara Anda dan PHILIPJUSUF.COM seperti halnya hubungan antara Klien dan Advokat.

Terima kasih atas perhatian

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/KEP/4/2002 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 418/MPP/Kep/4/2002 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diperlukan untuk membentuk Tim Antar [...]

Category: C.1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/KEP/4/2002 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional On: 2nd Nov 2011 By: Philip Jusuf

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Category: D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, D.1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen On: 2nd Nov 2011 By: Philip Jusuf

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Category: B.1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional On: 2nd Nov 2011 By: Philip Jusuf

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

Category: A. UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, A.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen On: 2nd Nov 2011 By: Philip Jusuf

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN, KOTA PAREPARE, KOTA PEKANBARU, KOTA DENPASAR, KOTA BATAM, KABUPATEN ACEH UTARA DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN, KOTA PAREPARE, KOTA PEKANBARU, KOTA DENPASAR, KOTA BATAM, KABUPATEN ACEH UTARA DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan [...]

Category: E.1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Pekalongan, Kota Parepare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, Kabupate On: 9th Oct 2011 By: Philip Jusuf

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA TEBING TINGGI, KOTA BINJAI, DAN KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA TEBING TINGGI, KOTA BINJAI, DAN KABUPATEN BOGOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Category: = PERLINDUNGAN KONSUMEN, B. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, E.3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Tebing Tinggi On: 8th Oct 2011 By: Philip Jusuf

website translatorsite translatorautomatic translationmachine translation