Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H-01. Pr.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

ANOTASI Dengan berlakunya Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H-01. PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HB. 08.07.10 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan lntelektual [...]

Category: Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H-01. Pr.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Keh On: 30th Sep 2011 By: Philip Jusuf

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

ANOTASI 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan  mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah mengubah beberapa ketentuan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana [...]

Category: I. UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN On: 13th Sep 2011 By: Philip Jusuf

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang=

ANOTASI 1. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu  tanggal 18 Oktober 2004, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissementsverordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang [...]

Category: A.1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang On: 13th Sep 2011 By: Philip Jusuf