Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

  .PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata [...]

Category: G. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA, G.1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara On: 11th Sep 2011 By: Philip Jusuf

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

ANOTASI >>>>>>> 1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.  2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 [...]

Category: = PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, A.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban On: 30th Aug 2011 By: Philip Jusuf